Komisi IX DPR Geram, Serukan Tak Lanjutkan Rapat dengan BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh jajaran anggota di Komisi IX DPR RI tampak geram terkait persoalan BPJS Kesehatan yang tak kunjung tuntas.

Ditambah lagi adanya aksi demo dari ribuan buruh yang berlangsung hari ini di seluruh Indonesia. Mereka menuntut penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dalam rapat dengar pendapat, Senin (20/1/2020), hadir Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Terawan "diserang" interupsi oleh Komisi IX lantaran belum menyampaikan paparan saat rapat dimulai.

Komisi IX pun mengungkapkan kekecewaan lantaran iuran BPJS Kesehatan tetap naik. Selain itu, Komisi IX juga mengaku disalahkan oleh buruh karena seakan mendukung BPJS Kesehatan dan pemerintah soal kenaikan iuran.

Hampir semua anggota Komisi IX bersuara untuk tidak melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) bila tak ada hasil. Seperti disuarakan oleh Ribka Tjiptaning, salah satu anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan.

"Kalau sekarang belum ada jawaban juga, ngapain ada raker. Lebih baik kita tutup sekarang," kata Ribka secara emosional dalam RDP tersebut, di Ruang Rapat Komisi IX, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Pengusaha: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tambah Beban Usaha

Begitu pula anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati, yang ikut emosional membahas BPJS Kesehatan.

Sebab, kata dia, Komisi IX berulang kali melakukan pertemuan yang sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi tak kunjung menuai kesepakatan. Kekecewaan mereka ditumpahkan karena rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan sepihak.

"Apakah pemerintah memiliki iktikad baik untuk membela rakyat kecil? Apakah masih punya hati nurani? Pada saat masa reses masyarakat yang menjual pisang goreng mereka tidak bisa masuk dalam PBI (Penerima Bantuan Iuran)," ujarnya.

"Kalau apa yang dipaparkan oleh pemerintah yang hadir di forum ini mengenai iuran BPJS yang sama persis lebih baik ditutup saja karena kita sudah beberapa kali mendapatkan bahan presentasi," ucapnya.

Baca juga: Peserta Turun Kelas Bakal Terus Bertambah, Ini Kata BPJS Kesehatan

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, juga berpendapat senada dengan anggota lainnya. Dia mempertanyakan sikap BPJS yang tidak memberikan solusi atas masalah itu.

Yang membuat geram para jajaran legislatif ini adalah mereka dituding tidak membela masyarakat, termasuk para buruh.

"Hari ini buruh tadi datang ke sini. Perwakilannya tadi diterima oleh Komisi IX. Mereka mempertanyakan sikap kami terkait BPJS. Mereka sangat merasakan langsung dampak dari ini. Karena itu pimpinan, saya tidak meminta ketegasan. Ini soal komitmen. Saya sudah capek ini bolak balik rapat BPJS tidak ada solusinya. Mohon pimpinan dari semua partai, enggak ada kubu pemerintah ataupun yang lain, yang ada hanya rakyat di sini," ujarnya.

Per 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan resmi naik sebesar 100 persen. Kenaikan iuran tersebut berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Baca juga: Iuran Naik, Peserta Nonaktif BPJS Kesehatan Diproyeksi Capai 60 Persen