Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Garam Anjlok, Komitmen Pemerintah Dinilai Lemah

Kompas.com - 27/01/2020, 13:12 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah berkomitmen menyukseskan swasembada garam yang belakangan harganya anjlok lagi.

Harga garam anjlok menjadi Rp 350 hingga Rp 600 per kilogram pada waktu panen yang semulanya berkisar Rp 1.200 per kilogram.

Salah satu penyebab anjloknya garam adalah banyaknya rembesan garam impor. Pada 2020, kuota impor garam kembali naik menjadi 2,9 juta ton dari yang semula 2,8 juta ton.

"Meningkatnya kuota impor garam hingga mencapai 6 persen itu menandakan masih lemahnya komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada garam," kata Ketua Harian DPP KNTI Dani Setiawan dalam siaran pers, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Ini Saran PT Garam agar Harga Garam Rakyat Tak Anjlok

Dani bilang, impor yang tujuannya untuk mencukupi kebutuhan industri seharusnya jangan menyebabkan jatuhnya harga garam di tingkat petambak garam rakyat.

Untuk itu, dia minta komitmen pemerintah mewujudkan swasembada garam nasional. Pedoman utamanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Dani menuturkan, ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan untuk menyukseskan swasembada. Pertama, pemerintah harus menguatkan pengawasan agar garam impor tidak bocor di pasar lokal.

"Kedua, pemerintah perlu mendorong upaya-upaya inovatif dan konsisten untuk meningkatkan kualitas dan mutu produksi. Caranya memperbaiki sistem produksi nasional yang menyebabkan menurunnya kualitas garam," ujar Dani.

Di sisi produksi pula, kata Dani, pemerintah perlu menjamin ketersediaan lahan produksi dan membatasi alih fungsi tambak garam menjadi lahan peruntukan lainnya, seperti perkebunan dan permukiman.

"Selain sisi produksi, perbaiki pula dari sisi pemasaran. KNTI berharap pemerintah dapat memperbaiki posisi tawar petambak garam untuk menjamin harga yang tinggi di tingkat petani," terang dia.

Terakhir, pemerintah harus menyediakan akses informasi teknologi pembudidayaan garam dan dukungan infrastruktur seperti jalan, sistem pergudangan, dan sebagainya. Begitu pun menguatkan lembaga atau asosiasi petani dan memberikan dukungan akses permodalan usaha.

Baca juga: Edhy Prabowo Soal Impor Garam: Saya Pikir Ini Enggak Perlu Diributkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com