Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

100 Hari Jokowi-Ma’ruf: Otak-atik Petinggi BUMN

Kompas.com - 28/01/2020, 13:40 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin menginjak 100 hari pada Senin, (27/1/2020) kemarin.

Selama masa pemerintahan itu terjadi perombakan besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mulanya, Jokowi-Ma’ruf menunjuk Erick Thohir menjadi Menteri BUMN untuk menggantikan Rini Soemarno pada 23 Oktober 2019.

Usai dilantik Jokowi, Erick langsung melakukan gebrakannya. Dia mengatakan ingin melakukan “bersih-bersih” di tubuh BUMN.

Langkah pertama yang diambil Erick, yakni dengan mencopot enam deputi dan satu sekertaris Kementerian BUMN di era Rini Soemarno.

Baca juga: Alami kredit Macet, BUMN Ini Tak Bisa Akses Permodalan ke Bank

Ketujuh orang tersebut, yakni Edwin Hidayat Abdullah, Hambra, Fajar Harry Sampurno, Wahyu Kuncoro, Aloysius Kiik Ro, Gatot Trihargo dan Imam Aprianto Putro.

Langkah tersebut diambil Erick dalam rangka merampingkan struktur deputi di Kementerian BUMN. Di era Rini, terdapat enam posisi deputi, Nantinya, Erick akan memangkasnya menjadi hanya tiga orang deputi dan satu sekertaris kementerian.

Tak berhenti sampai di situ, mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu kembali menggegerkan publik. Dia mengangkat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina menggantikan Tanri Abeng.

Selain mengangkat Ahok, Erick juga mengangkat mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina. Sri Martini menggantikan pejabat sebelumnya, Pahala N Mansury yang diangkat menjati Direktur Utama Bank BTN.

Baca juga: Ahok Dapat Jabatan Baru di Pertamina, Apa Itu?

Tak cukup sampai Ahok, Erick juga memasukan nama mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah, Amin Sunaryadi, mantan Kepala Bekraf Triawan Munaf, mantan wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, dan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri ke jajaran komisaris utama di perusahaan BUMN.

Adapun Chandra Hamzah ditugaskan menjadi komisaris utama di BTN. Lalu, Amin Sunaryadi ditempatkan menjadi komisaris utama di PT PLN.

Kemudian, Triawan Munaf ditempatkan menjadi komisaris utama di Garuda Indonesia. Selanjutnya, Archandra Tahar ditugaskan menjadi komisaris utama di PT PGN.

Terakhir, Chatib Basri diberi mandat untuk menjadi komisaris utama di Bank Mandiri.

Nama-nama kondang itu dipilih Erick untuk mengawasi perusahaan-perusahaan BUMN. Sebab, dia ingin di masa kepemimpinanya peran dan fungsi komisaris utama lebih optimal dalam melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan BUMN.

Baca juga: Erick Thohir Tak Mau Lagi Ada Direksi dan Komisaris BUMN Saling “Tusuk-tusukan”

Cuci gudang direksi dan komisaris Garuda

Langkah mantan ketua INASGOC tak berhenti di situ saja. Dia merombak hampir keseluruhan jajaran direksi dan komisaris utama Garuda Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com