Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amazon dkk Mau Investasi di RI, Menkominfo Harap RUU PDP Segera Disahkan

Kompas.com - 28/01/2020, 20:18 WIB
Kiki Safitri,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate berharap RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) segera rampung untuk memudahkan investasi asing di sektor telekomunikasi Indonesia masuk.

"Salah satu yang penting adalah tersedianya Undang-undang perlindungan data yang relevan dengan kebutuhan jaman ini," kata Johnny di kantornya, di Jakarta Pusat Selasa (28/1/2020).

Johnny menyebut saat ini investasi-investasi di bidang data, telekomunikasi dan informatika sudah siap berinvestasi. Namun masih menunggu selesainya dan tersedianya undang-undang perlindungan data di Indonesia.

Baca juga: Mulai Februari Ada Dua Harga Rokok di Pasaran, Mengapa?

Pemerintah minggu lalu sudah menerbitkan surat presiden untuk mempercepat rampungnya Undang-undang PDP di Indonesia.

Ia berharap proses pembuatan Undang-undang sudah bisa dilakukan karena dinilai sudah penting relevan untuk Indonesia.

Misalkan saja Amazon dan Microsoft yang siap berinvestasi di Indonesia dengan membangun data center yang nilai investasinya cukup tinggi. Maka UU PDP sangat dibutuhkan.

"Secara khusus Amazon berbicara dengan saya akan membangun 22 data center di dunia dan data center pertama akan dibangun di Indonesia. Microsoft juga" katanya.

Johnny juga menyebut, nilai investasi bukan hanya jutaan dollar AS namun miliaran dollar AS. Sayangnya Johnny enggan merinci nilai investasi perusahaan teknologi tersebut secara detail.

Baca juga: Erick Thohir: Banyak yang Mau Goyang Posisi Saya dari Menteri BUMN

Jhonny menyebut di negara Asean sudah ada 4 negara yang memiliki Undang-undang PDP. Misalnya Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand.

Jika Indoneaia sudah membuat UU PDP, maka Indonesia akan menjadi negara kelima Asean yang memiliki UU PDP.

Sementara di dunia, sudah ada 126 negara yang memiliki UU PDP dan jika segera rampung maka Indonesia akan menjadi negara ke 127 yang memiliki IU PDP.

"Kami berharap proses politik yang akan langsung di DPR RI nanti bisa berlangsung cepat dan secara terbuka dengan membuka ruang yang lebar bagi partisipasi publik," jelasnya.

Baca juga: BPJT: Tarif Baru Tol Dalam Kota Akan Berlaku 1 Februari 2020

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com