Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BKPM Siap Mundur pada 2023, jika...

Kompas.com - 29/01/2020, 14:20 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berencana turun dari jabatannya bila tidak mampu menaikkan peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia.

Dia menyatakan siap dicopot pada tahun keempatnya, alias tahun 2023 bila tidak mampu menaikkan RI ke peringkat 50 dari peringkat 73.

"Pada tahun keempat, ya. Bukan tahun ini. Kalau enggak (bisa), ya sudah itu saya reformasi. Dan itu komitmen moralitas saya. Komitmen moralitas saya," tegas Bahlil saat menyampaikan realisasi investasi 2019 di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Kepala BKPM Yakin Indonesia Tak Alami Resesi Ekonomi pada 2020

Dia bilang, pejabat mesti tahu malu saat tidak bisa menyelesaikan perintah Presiden RI. Sebab, pejabat tidak boleh menjadi beban negara.

"Saya pikir pejabat itu harus punya tahu malu juga, kalau pejabat enggak positif, ya tahu diri lah jangan disuruh-suruh. Ini fair saja," terang Bahlil.

Bahlil menuturkan, menaikkan peringkat EoDB RI ke peringkat 50 itu sudah melalui proses tawar-menawar dengan Presiden RI yang semula meminta RI berada di peringkat 40.

Bahlil yakin, EoDB RI mampu meningkat dari peringkat ke-73 karena adanya peran omnibus law yang memangkas proses perizinan dan persetujuan investasi di dalam negeri. Sehingga tak ada lagi tumpang tindih aturan dan mangkraknya investasi.

"Jujur saya katakan ini akan efektif. Kita ingin agar peringkat EoDB kita turun (ke peringkat 50). Memang secara bertahap, tapi akan berturun. Kalau ditanya seberapa yakin itu turun? Sebagai pengusaha sih 80-90 persen keyakinan saya turun," pungkas Bahlil.

Baca juga: Pemerintah Godok Strategi Dongkrak Kemudahan Berusaha di RI

Sebagai informasi, peringkat kemudahan berusaha adalah laporan peringkat dari Bank Dunia terhadap 190 negara yang disurvei untuk mengetahui kemudahan menjalankan dan membangun bisnis di suatu negara.

Ada beberapa indikator yang menjadi bahan penilaian kemudahan berusaha, antara lain memulai usaha, perizinan mendirikan bangunan, pendaftaran properti, penyambungan listrik, dan pembayaran pajak.

Selain itu, akses perkreditan, perlindungan investor minoritas, perdagangan lintas negara, penegakan kontrak, dan penyelesaian perkara kepailitan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com