Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Meski Menteri Keuangannya Serak, APBN Tidak Boleh Serak

Kompas.com - 29/01/2020, 16:50 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini Rabu (29/1/2020) memberikan paparan mengenai ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi perekonomian global dalam BRI Group Economic Forum 2020.

Mantan Direktur Bank Dunia tersebut mengaku sedang dalam kondisi tidak fit. Dalam mengutarakan paparannya yang berdurasi hingga 50 menit, suara Sri Mulyani terdengar sedikit serak.

Di tengah paparannya tersebut Sri Mulyani pun mengatakan, kondisi APBN tidak boleh sakit meski Bendahara Negara yang mengelolanya sedang dalam kondisi yang tidak sehat.

Baca juga: Fakta APBN 2019: Penerimaan Loyo dan Utang Pemerintah Capai Rp 4.778 Triliun

"APBN harus dijaga sehat karena sebagai instrumen policy dia tidak boleh sakit. Anda bisa dengan Menteri Keuangan saat ini suaranya serak, tapi APBN tidak boleh serak. Menteri Keuangannya bisa terkena flu, tapi bukan flu corona lho ya," ujar dia sedikit bergurau.

Secara lebih lanjut perempuan yang akrab disapa Ani tersebut memaparkan realisasi APBN tahun lalu yang defisitnya lebih lebar dari yang ditargetkan.

Hingga akhir tahun 2019, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp 353 triliun atau 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 1,84 persen.

Besaran defisit tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 269,4 triliun atau 1,82 persen dari PDB.

Realisasi pendapatan negara tercatat sebesasr Rp 1.957,2 triliun atau hanya tumbuh 0,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) jika dibandingkan dengan tahun lalu yang bisa tumbuh 16,6 persen.

Realisasi pendapatan negara tersebut 90,4 persen dari target awal yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 2.165,1 triliun. Untuk penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp 1.545,3 triliun atau 86,5 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp 1.786,4 triliun.

Penerimaan tersebut hanya tumbuh 1,7 persen (yoy) jika dibandingkan dengan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 13 persen (yoy).

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemerintah mampu mendapatkan penerimaan sebesar Rp 405 triliun atau tumbuh di atas target yang sebesar Rp 378,3 triliun.

Namun demikian, relaisasi tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu atau tumbuh -1 persen.

Penerimaan hibah tercatat mencapai Rp 6,8 triliun atau jauh lebih tinggi dari perkiraan dalam APBN yang hanya Rp 400 miliar. Dari sisi belanja, pada hingga akhir tahun 2019 pemerintah berhasil merealisasi belanja sebesar Rp 2.310,2 triliun atau 93,9 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.461,1 triliun.

Meski dalam kondisi defisit, Sri Mulyani mengatakan pihaknya tidak meminta Kementerian/Lembaga terkait tak melakukan penghematan anggaran. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah kebijakan countercyclical agar belanja negara bisa tetap meningkat.

"Kita tidak menyampaikan ke KL untuk berhemat. Kita meminta tetap belanja sesuai yang direncanakan. Karena hal itu penting untuk menyangga ekonomi Indonesia yang sedang dalam tekanan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com