DPR Bakal Panggil Pihak-pihak Terkait Window Dressing Laporan Keuangan BTN

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR melalui BAKN (Badan Anggaran Keuangan egara) baru saja memanggil Direktur Utama BTN Pahala N. Mansury, terkait dugaan window dressing pada laporan keuangan tahun 2018, pagi ini di DPR Senayan, Senin (3/2/2020).

Mengingat Pahala baru menjabat per akhir tahun 2019, maka Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno menyebut akan ada agenda pemanggilan pihak lainnya, misalkan kepada mantan dirut BTN sebelumnya.

"Bila perlu, undang (mantan dirut BTN), sudah ada usulan itu," kata Hendrawan.

Ia menyebut akan ada pertemuan lagi, mengingat dengan waktu singkat ini (2 jam pertemuan), tidak mungkin pihaknya membuat kesimpulan.

"Kami harus telaah, juga bekerja cermat atas dasar ketentuan yang tetap," ungkap Hendrawan.

Baca juga: DPR Panggil Dirut BTN Terkait Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan

Hendrawan menyebut, masalah ini diawali pelaporan serikat pekerja BTN terkait dengan kredit fiktif. Menurut Hendrawan, Serikat pekerja menyebut pemberian kredit yang dilakukan Bank BTN tidak secara hati-hati.

"Itu sebabnya untuk menelaah ini kami mengundang pimpinan serikat pekerja Bank BTN, satu minggu berikutnya dan mengundang Direksi Bank BTN," katanya.

Pemanggilan ketua serikat pekerja dinilai penting agar informasi yang diperoleh valid dan ada kejelasan mengenai rencana pengambilan keputusan kedepannya.

"Makanya di satu pihak 'peniup pluit' bisa menjadi instrumen yang bagus untuk menegakkan good goverment. Tapi kalau peluit itu tidak ada dasarnya itu juga mempengaruhi reputasi BTN," jelasnya.

Menututnya, prinsip BAKN harus memperoleh masukan dari semua pihak yang dinilai dapat memberi masukan lebih cermat dan lebih tajam.

Pemanggilan Dirut BTN pagi ini dilakukan dalam upaya BAKN mengkonfrontasi informasi yang diperoleh dengan menyesuaikan faktannya.

"BTN mengatakan akan menyampaikan informasi yang lebih akurat tentang dua hal itu. Yang praktek window dressing akan ada usulan untuk mengundang PT. PPA," ungkapnya.

Pemanggilan PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset) dilakukan untuk mempertanyakan terkait up top up kredit Rp 200 miliar yang diberikan BTN tahun 2015. Apalagi top up ini dinilai tidak didasarkan pada due dilligent yang cermat.