Indef: 2020, Pertumbuhan Ekonomi RI Sulit Tembus 5,3 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5,3 persen.

Namun demikian, ekonom Intitute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manan Pulungan menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut tidak realistis.

Dia menilai, meskipun tahun ini omnibus law diperkirakan bisa rampung namun menurut dia investor tidak akan langsung ke Indonesia. Sebab, terjadi lag atau jeda transmisi peraturan antara pusat dan daerah.

Baca juga: Turun, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019 Hanya 5,02 Persen

"Kalau omnibus selesai, investor tidak akan langsung ke sini karena regulasi kita terus berubah dan hanya di pusat yang cepat dan di daerah sangat lama. Walaupun omnibus (law) ingin sederhanakan proses, investasi di daerah belum optimal," ujar dia ketika memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Abdul pun menjelaskan, di kuartal I tahun 2020, kondisi perekonomian global sudah kian tertean karena kinerja perekonomian China yang menurun akibat persebaran virus corona.

China merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia. Sebesar 16 persen ekspor Indonesia ditujukan ke China dan berisiko tidak bisa terserap.

"5,3 persen tidak realistis untuk 2020. Kondisi global tertekan kerena performa China turun dan menyebarkan virus corona. Saat ini China salurkan ekspor sebesar 16 persen, mereka tidak bisa serap ekspor kita. Artinya kontrubusi perdagangan tidak bisa dimaksimalkan," jelas dia.

Baca juga: Janji Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Jokowi yang Tak Pernah Terealisasi

Menurut Abdul, struktur ekspor Indonesia yang sebagian besar merupakan barang mentah. Sehingga akan menjadi sulit untuk mencari negara tujuan ekspor lain.

Meski ada peluang untuk tumbuh, namun tidak akan mencapai 5,3 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 yang sebesar 5,02 persen.

Abdul mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk mendorong konsumsi saat periode Lebaran, Natal dan Tahun baru.

"Sekarang apakah momentum bisa dimanfaatkan atau tidak. Di puasa dan lebaran walaupun konsumsi tinggi, tetapi sudah ada kenaikan harga terlebih dahulu sehingga tidak tercermin pada pertumbuhan ekonomi. Di akhir tahun orang sudah mulai untuk liburan tapi harga tiket sudah mahal di awal," ujar dia.

"Stimulus fiskal lewat belanja memang harus dialihkan ke yang produktif. Belanja modal harus ditingkatkan karena kontribusi ke penyerapan tenaga kerja lewat proyek infrastruktur dibandingkan belanja sosial yang sekali dikasih habis uangnya," jelas Abdul.