Sri Mulyani Tampung Usulan Ibu Kota Baru di Instagram

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku dilibatkan cukup banyak dalam rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Di akun instagram resminya, Sri Mulyani mengunggah foto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Lalu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Keeatif Wishnutama.

Rapat yang dilakukan pada Jumat (7/2/2020) lalu itu dilakukan guna mematangkan sejumlah rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta.

Masih di akun Instagramnya, Sri Mulyani mengaku siap menampung segala masukan dari netizen terkait bagaimana seharusnya ibu kota baru dibangun nanti.

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Beli Tanah Warga yang Ada di Area Ibu Kota Baru

"Kemarin kami membahas tentang rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di kantor saya. Ada yang punya usul?," tulis Sri Mulyani, Sabtu (8/2/2020).

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Kemarin kami membahas tentang rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di kantor saya. Ada yang punya usul? Hadir Menko Maritim dan Investasi @luhut.pandjaitan , Menko Perekonomian @airlanggahartarto , Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Negara BUMN @erickthohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Keeatif @wishnutama Jakarta, 7 Februari 2020

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati) on Feb 7, 2020 at 4:15pm PST

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru.

Dua lokasi tersebut adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lokasi ibu kota baru diketahui bersisian dengan hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektare dan hutan konservasi Bukit Soeharto 67.776 hektare.

Sesuai dengan rencana, luas kawasan induk untuk membangun ibu kota baru tersebut mencapai 40.000 hektar. Untuk pengembangan kota, diperkirakan akan membutuhkan 180.000 hektar lahan.

Baca juga: Suharso Monoarfa Ditunjuk Jadi Ketua Tim Percepatan Ibu Kota Baru

Pemerintah pun menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun.

Jokowi mengungkapkan, kebutuhan investasi yang tak sedikit tersebut bakal menggunakan APBN seminimum mungkin.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hanya 19,2 persen sumber pendanaan menggunakan APBN.

Sementara porsi terbesar bersumber dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sebesar 54,6 persen dari keseluruhan dana yang dibutuhkan. Adapun 26,2 persen sisanya bakal mengandalkan investasi swasta.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah membuka opsi membeli tanah warga jika berada di lokasi pembangunan ibu kota baru.

"Tapi nanti ibu kota negara bisa melakukan penataan, konsolidasi. Kalau tanah masyarakat kena akan dilakukan mekanisme pelepasan sesuai undang-undang nomor dua," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Selain itu, pemerintah juga akan membuka opsi agar tanah dengan hak milik masyarakat itu dipertahankan meski ada di tengah daerah pembangunan ibu kota baru.

"Ya intinya adalah karena sebagian besar tanah negara bekas hutan itu tidak ada masalah. Kalau tanah masyarakat nanti kita akan lihat. Kalau hak milik masyarakat akan di-enclave," ujarnya.