Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Gejolak Harga, Pemerintah Patok Inflasi Pangan hingga 5 Persen

Kompas.com - 13/02/2020, 15:17 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mematok target inflasi pangan atau harga pangan bergejolak di kisaran 4 persen plus minus 1 persen.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan penetapan target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kenaikan harga.

Ini terutama di momentum hari raya seperti lebaran dan tahun baru serta Natal.

Baca juga: Impor Bawang Putih dari China Disetop, Inflasi Akan Melonjak?

Sebab selama ini, pemerintah belum menetapkan target inflasi untuk volatile food. Padahal, volaile food merupakan salah satu penyumbang inflasi terbesar.

"Pemerintah menargetkan juga menjaga inflasi volatile food (harga pangan bergejolak) di sasaran 4 persen plus minus 1 persen. Kenapa pemerintah menetapkan volatile food? Karena faktor penyumbang inflasi terbesar dari bahan makanan volatile food," ujar Iskandar ketika memberi keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

"Ini menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Adapun untuk tahun ini, pemerintah juga menetapkan sasaran inflasi di ksiaran 2 hingga 4 persen atau 3 plus minus 1 persen. Tahun lalu, realisasi inflasi hingga akhir tahun sebesar 2,72 persen dari target 3,5 persen plus minus 1 persen.

Secara lebih rinci, untuk inflasi tarif yang diatur oleh pemerintah 0,51 persen per 2019, harga makanan bergejolak sebesar 4,3 persen dan inflasi inti 3,02 persen.

Baca juga: Kenaikan Harga Cabai Dorong Inflasi di Januari 2020

Dalam upaya pengendalian inflasi, Iskandar mengatakan pemerintah bakal menjaga kesenkangan harga tak hanya antar tempat namun juga antar waktu.

"Misalnya saja untuk antar waktu ketika panen harga-harga banyak yang anjlok, namun ketika paceklik harga itu jadi naik. Itu jadi perhatian pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam pengendalian harga," ujar dia.

Selain itu, dalam upaya menjaga inflasi volatile food, pemerintah juga akan meningkatkan kelembagaan dalam hal digitalisasi produk pertanian.

Harapannya, produktivitas produk pertanian bisa lebih tinggi dengan momentum waktu yang tepat.

Selain itu pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas kebijakan untuk menjaga daya beli masyrakat.

"Termasuk dalam rangka frontloading anggaran, dalam rangka mencegah penurunan daya beli untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan stabilitas harga," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com