Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dulu Bitung Dikenal Pencuri Ikan, Sekarang Enggak Ada...

Kompas.com - 18/02/2020, 05:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

BITUNG, KOMPAS.com - Wali kota Bitung Max J Lomban menegaskan, saat ini Kota Bitung sudah tak ada lagi pencuri ikan ilegal meski sebelumnya Bitung dikenal dengan pencuri ikan.

Hal itu dia sampaikan di depan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung ke Kota Bitung, Sulawesi Utara, Senin (17/2/2020).

"Sekarang saya percaya, kalau dulu Bitung dikenal dengan pencuri ikan, sekarang enggak ada, Pak. Kalau mereka masih ada di Bitung, saya yakin mereka sudah pergi. Dan kalau toh orang-orangnya masih ada, mereka sudah bertobat," kata Max di Bitung, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Ketemu Pencuri Ikan, Menteri KKP: Kenapa Curi Ikan di Indonesia?

Max berujar, citra Bitung yang terkenal dengan pencurian ikan saat itu bahkan menjadi stereotip di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada masa menteri sebelumnya. Untuk itu, dia berharap tak ada lagi stereotip itu saat Edhy Prabowo menjabat jadi menteri KP.

"Image itu yang ada di KKP waktu itu. Ke depan saya berharap, mari membangun bangsa ini bersama Menteri KKP dengan tak ada lagi hal-hal seperti itu. Dalam waktu dekat, Pak Edhy akan menyegarkan regulasi untuk ekonomi bangsa kita," ujar Max.

Adapun soal kebijakan KKP yang dianggap tidak sesuai dengan Bitung, Max berharap Edhy mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan menerbitkan peraturan baru yang lebih memberikan angin segar.

Bukan berarti peraturan tersebut mesti merusak lingkungan. Peraturan mesti menjaga lingkungan tapi juga harus mampu menggerakkan ekonomi setempat.

"Saya sepakat kita menjaga lingkungan kita. Tapi bagaimana kita menjaga ekonomi kita sambil menjaga lingkungan. Supaya adanya keseimbangan sehingga masyarakat bisa menikmati. Jangan semua dilarang," ucapnya.

Baca juga: Cerita Susi Pudjiastuti soal Pintarnya Mafia Pencuri Ikan...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com