BRI Bagi Dividen Rp 20,6 Triliun ke Pemegang Saham

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) telah melakukan pembayaran dividen sebesar Rp 20,6 triliun, atau 60 persen dari laba bersih 2019 yang sebesar Rp 34,4 triliun.

Dividen yang dibagikan BRI tersebut sekitar Rp 168,1 per lembar saham. Angka ini naik 27,2 persen dibandingkan dengan dividen yang dibagikan BRI pada tahun lalu sebesar Rp 16,2 triliun atau sekitar Rp 132,2 per lembar saham.

"Dari Rp 20,6 triliun, yang disetor ke kas negara sebesar Rp 11,7 triliun. Sedangkan sisanya, dibagikan ke pemegang saham publik," kata Direktur Utama BRI, Sunarso di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Karier Asraf Sinclair: Pelayan Restoran, Main Sinetron, Rambah Startup

Sementara, Earning Per Share (EPS) atau laba per saham perseroan di tahun 2019 sebesar Rp 279, naik 6,1 persen dibandingkan EPS tahun 2018 sebesar Rp 263.

Selain pembagian dividen, rapat tersebut juga menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Selanjutnya, mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit, menyetujui Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.

Baca juga: Cerita Sri Mulyani ke Puan Maharani: Rapat BPJS Kesehatan hingga 130 Kali...

RUPS juga memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris berupa besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, dan gaji atau honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020.

Selain itu, RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi berupa besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, gaji atau honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020.

"RUPS juga menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020," kata Sunarso.

Baca juga: Sri Mulyani: BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp 15,5 Triliun