Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Utama Agar Harga Masker Tak Melambung...

Kompas.com - 04/03/2020, 06:51 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya dua kasus corona di Indonesia membuat masker banyak diburu orang sehingga harganya melambung.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengimbau masyarakat tidak usah panik. Sebab salah satu yang mempengaruhi tingginya harga masker adalah kepanikan warga.

"Kami mengimbau tidak panik. Tingginya permintaan semata-mata tidak hanya karena meningkatnya kebutuhan. Bisa jadi ada faktor panik sehingga terjadi pembelian melebihi konsumsi," kata Guntur di Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: KPPU Sudah Meneliti Lonjakan Harga Masker, Ini Hasilnya

Dia berharap konsumen bertindak cerdas dalam menghadapi wabah virus corona yang mulai masuk ke Indonesia. Karena suplai maupun produksi masker tidak bisa meningkat dalam waktu singkat.

"Pastinya suplai tidak bisa meningkat dalam waktu singkat, sehingga kami berharap masyarakat tidak melakukan kepanikan dalam hal bertransaksi," ucap dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Zulfirmansyah menjelaskan melambungnya harga masker selama beberapa hari ini masih disebabkan karena adanya peningkatan permintaan.

Baca juga: KPPU: Pengusaha Naikkan Harga Masker, Bisa Denda hingga Rp 25 Miliar

Sedangkan dalam level pemasok utama, seperti produsen, distributor, dan importir, KPPU hingga saat ini tidak menemukan adanya pelanggaran baik kartel maupun penimbunan.

"Kami undang importir dan beberapa produsen. Kami lakukan penelitaan di seluruh Kanwil dan di Jabodetabek. Hasil datanya memang memperlihatkan stok yang berkurang dan tingginya demand," ucap Zulfirmansyah.

Sementara bila ditemukan pelaku usaha yang menaikkan harga masker, pelaku usaha tersebut bisa didenda hingga sebesar Rp 25 miliar karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli.

Baca juga: Luhut: Pemerintah Tidak Pernah Menutupi Kasus Corona

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com