Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tambah 4 Hari Libur dan Cuti Bersama, Berlaku ke Perusahaan Swasta?

Kompas.com - 10/03/2020, 16:23 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menambah hari libur dan cuti bersama tahun 2020 sebanyak empat hari. Penambahan hari libur dan cuti bersama itu diputuskan dalam rapat bersama antar-menteri yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi.

Tambahan 4 hari Cuti Bersama ditetapkan di tanggal 28-29 Mei, 21 Agustus, dan 30 Oktober. Dua hari di bulan Mei menjadi tambahan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Satu hari tambahan Cuti Bersama lagi ditetapkan di tanggal 21 Agustus untuk manmbah libur Tahun Baru Hijriah. Kemudian satu hari tambahan Cuti Bersama di bulan Oktober melengkapi libur Maulid Nabi.

Lantas, bagaimana aturan hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah ke karyawan yang bekerja di perusahaan swasta?

Baca juga: Tambahan Libur dan Cuti Bersama Tahun Ini Bisa Dongkrak Pariwisata

Hak untuk hari libur dan cuti bersama untuk karyawan swasta sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal terkait hari libur dan cuti diatur tegas dalam Pasal 79, dimana pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh di ayat (1).

"Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu," bunyi petikan ayat (2) Pasal 79.

"Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus," lanjut petikan di ayat (2).

Baca juga: Jokowi Teken Keppres Cuti Bersama PNS 2019, Ini Jadwalnya

Di pasal tersebut juga mengatur cuti besar yang didapat karyawan sekurang-kurangnya 2 bulan yang dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turt secara terus menerus pada perusahaan yang sama.

Untuk pelaksanaan hak libur dan cuti bersama itu harus tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan karyawan.

Lalu untuk penerapan di luar hak cuti 12 hari kerja dalam setahun serta cuti besar, sebagaimana cuti bersama yang ditetapkan pemerintah baru-baru ini, maka perusahaan swasta juga harus mengikutinya.

Hal itu diatur dalam payung hukum lebih lanjut yakni Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 70 Tahun 2018.

Ada 4 poin dalam SE tersebut antara lain:

  1. Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah sudah menjadi bagian dalam cuti tahunan sebagaimana hak pekerja,
  2. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan,
  3. Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, maka hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan,
  4. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, maka hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.

Artinya, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah juga berlaku untuk perusahaan swasta.

Baca juga: Kemenhub Beberkan Alasan Kenaikan Tarif Ojek Online

Sementara itu, Praktisi HRD Audi Lumbantoruan, mengungkapkan jika itu ditetapkan pemerintah, hak tambahan libur dan tambahan cuti bersama harus ditaati perusahaan, meski tambahan libur belum tercantum dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com