BI Turunkan Giro Wajib Minimum Valas Jadi 4 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing (valas) melalui PADG No.22/2/PADG/2020 tentang Perubahan Ke Empat atas PADG Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).

PADG ini mulai berlaku pada 16 Maret 2020.

Substansi ketentuan yang disempurnakan adalah penurunan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Valuta Asing (valas) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dari semula 8 persen menjadi 4 persen.

Baca juga: Ekonom: BI Turunkan GWM Memang Tambah Likuiditas, tetapi...

Kemudian, porsi GWM harian yang semula 6 persen menjadi 2 persen. Sedangkan porsi GWM rata-rata tetap 2 persen.

"Kebijakan penurunan GWM valas dapat meningkatkan likuiditas valas di perbankan dan sekaligus mengurangi tekanan di pasar valas," tulis BI dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Penyempurnaan ketentuan ini merupakan tindak lanjut salah satu dari 5 langkah kebijakan lanjutan BI untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan, termasuk mitigasi risiko virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian.

Baca juga: Tambah Likuiditas Perbankan, BI Turunkan Giro Wajib Minimum

Kelima langkah tersebut adalah:

1. Meningkatkan intensitas triple intervention agar nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar. Untuk itu, Bank Indonesia akan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF, pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah.

2. Menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing Bank Umum Konvensional, dari semula 8 persen menjadi 4 persen, berlaku mulai 16 Maret 2020. Penurunan rasio GWM Valas tersebut akan meningkatkan likuiditas valas di perbankan sekitar 3,2 miliar dollar AS dan sekaligus mengurangi tekanan di pasar valas.

3. Menurunkan GWM Rupiah sebesar 50 basis point (bps) yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor, yang dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan pemerintah.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah kegiatan ekspor-impor melalui biaya yang lebih murah. Kebijakan akan diimplementasikan mulai 1 April 2020 untuk berlaku selama 9 bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali.

4. Memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan rupiah.

5. Menegaskan kembali bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia.

Baca juga: GWM Dilonggarkan, Sistem Perbankan Dapat Tambahan Rp 25 Triliun