Pemerintah Akhirnya Luncurkan Kartu Pra Kerja, Awal April Sudah Bisa Daftar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Jumat (20/3/2020) melakukan peluncuran perdana untuk program Kartu Pra Kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, di tahap awal program kartu pra kerja, masih difokuskan untuk sosilaisasi ke masyarakat. Baru dua minggu berikutnya atau di awal April, pendaftaran untuk umum dibuka dan masyarakat yang berminat bisa memilih pelatihan yang diinginkan.

"Kartu pra kerja ini tahap awalnya akan dilakukan untuk sosialisasi ke masyarakat. Dan dua minggu dari sekarang, kami harapkan sudah bsia masyarakat memilih dan mempelajari sehingga bisa memutuskan akan ikut pelatihan di mana. Dua minggu ari sekarang pendaftaran akan dibuka," ujar Airlangga.

Baca juga: Mulai Ada PHK, Pemerintah Luncurkan Kartu Pra Kerja Pekan Ini

Untuk diketahui, kartu pra kerja ditujukan bagi penduduk usia kerja yang sedang mencari kerja atau yang sedang tidak mencari namun ingin berganti profesi, buruh, karywan, korban PHK, lulusan SMA atau SMK dengan usia minimal 18 tahun ke atas.

Pemerintah memprioritaskan program ini untuk pencari kerja muda, namun tidak untuk yang sedang bersekolah atau duduk di bangku kuliah.

Airlangga pun menjelaskan, biaya pelatihan yang akan ditanggung pemerintah melalui kartu pra kerja bervariasi, mulai Rp 3 juta hingga Rp 7 juta per orang.

Nantinya, pemerintah akan membayarkan biaya pelatihan tersebut kepada lembaga pelatihan melalui platform digital.

Hingga saat ini, terdapat delapan platform market place yang bakal menjadi perantara antara lembaga pelatihan dan pencari kerja. Kedelapan platform tersebut adalah Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker.

Baca juga: Jokowi Akhirnya Keluarkan Perpres Kartu Pra-Kerja, Apa Poin-poinnya?

Selain mitra digital sebagai market place, pemerintah juga bekerja sama dengan tiga mitra pembayaran yaitu BNI, OVO dan LinkAja.

"Dengan 11 mitra mulai pendaftaran, pemilihan pelatihan dan pembayaran insentif paska pelatihan sudah bisa dilakukan. Pelatihan baik online, offline, hybrid bisa model three in one, two in one atau satu pealtihan saja," jelas Airlangga.

Namun demikian, dengan situasi wabah virus corona (covid-19), saat ini pemerintah membatasi hanya empat lokasi saja yang bisa menyelenggarakan pelatihan secara offline, yaitu Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, dan Surabaya.

"Dan khusus pelatihan-pelatihan offline dalam tahap awal ini per kelas dibatasi maksimal 20 orang, mencegah apa yang terjadi hari ini terkait corona, kita batasi pelatihan yang sifatnya offline," jelas Airlangga.

Baca juga: Moeldoko: Presiden Tak Ingin Anggaran Kartu Pra-Kerja Menguap ke Laut