Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Desak Pemerintah Beli Gabah Petani

Kompas.com - 14/04/2020, 10:11 WIB
Ade Miranti Karunia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli produk dari petani lokal.

Tujuannya untum menyelamatkan kesejahteraan petani dan rakyat.

Pasalnya saat ini, kondisi petani mulai memprihatinkan.

Baca juga: Kementan: Petani Juga Pejuang untuk Melawan Covid-19

Dia mendapat laporan, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani di tingkat petani dan penggilingan kini hanya ditawarkan Rp 2.500 per kilogram (kg) dari yang sebelumnya sebesar Rp 4.250 per kg.

"Pak Jokowi, tolong negara bisa membeli produk pangan petani dan berikan gratis ke rakyat, bila negara mampu membeli 1 juta ton gabah petani dengan Rp 4.200 per kg, anggarannya cukup Rp 4,2 triliun dan ini bisa menanggung perut 65 juta rakyat selama sebulan," katanya kepada Kompas.com, Selasa (14/3/2020).

"Kalau negara bisa membeli 3 juta ton gabah petani, maka anggaran Rp 12,6 triliun sanggup menopang beras 195 juta warga selama sebulan, mohon dari rencana penambahan anggaran Rp 1.000 triliun, selamatkan perut dan pangan rakyat, tapi program ini akan membuat perputaran ekonomi di desa jadi bergeliat dan petani akan semangat untuk terus tanam," sambung Daniel.

Baca juga: Tangkal Dampak Covid-19 pada Pertanian, Mentan Ajak Petani Manfaatkan KUR

Daniel menambahkan, selama ini Badan Urusan Logistik (Bulog) telah melakukan pembelian. Namun sayangnya, kondisi keuangan Bulog tak mencukupi pembelian yang diminta petani.

Lantaran, menurut Daniel, keuangannya dipangkas lima persen untuk upaya penanganan penyebaran virus corona (Covid-19).

"Bulog enggak sanggup karena tidak ada anggaran, malah dipotong lima persen. Bulog saja sampai pakai uang bank yang komersil untuk membeli gabah petani, tetapi itu bukan jalan keluarnya. Padahal, jaminan pangan adalah yang utama untuk atasi Covid-19," ujarnya.

Dia juga mengusulkan kepada pemerintah untuk sementara negara ambil kebijakan seluruh stok beras adalah milik negara, penggilingan dan swasta tetap diperbolehkan membeli serta menjual.

"Tapi yang dibeli dan dijual swasta adalah milik negara dan boleh ditaruh di gudang-gudang swasta, sehingga semua stok tercatat dan milik negara. Kedua kebijakan ini untuk menjamin perut rakyat dan tersedianya pangan dengan harga terjangkau, kalau tidak Indonesia akan diambang bahaya," katanya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com