Riset: Mayoritas Pekerja Tak Paham Omnibus Law Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Omnibus Law Cipta Kerja yang kini sedang dibahas di DPR, masih menuai pro dan kontra.

Merespons hal itu, Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Cyrus Network melakukan survei terhadap persepsi pekerja dan pencari kerja mengenai Omnibus Law tersebut.

Guru Besar Statistika IPB, Khairil Anwar Notodiputro menjelaskan para pekerja lebih banyak yang tidak mengetahui tentang RUU Omnibus Law Ciptaker dibandingkan yang tahu sebagian yaitu dengan jumlah persentase 52 persen yang sama sekali tidak mengetahui, dan 46,5 persen yang tahu sebagian.

"46,5 persen ini juga hanya tahu sebagian sisanya hanya 1, 5 persen yang tahu keseluruhan," katanya.

Baca juga: DPR Sarankan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Direvisi karena Disusun Sebelum Corona

Sementara itu untuk para pencari kerja jauh lebih banyak yang tahu sebagian yaitu 69 persen dan yang tidak tahu sama sekali 30 persen. Sisanya yang tahu secara keseluruhan ada 1 persen.

"Mungkin mereka yang tidak tahu adalah orang-orang yang sibuk bekerja jadi tidak sempat baca koran, Twitter, Facebook atau sebagainya," jelasnya.

Survei ini dilakukan untuk menjaring persepi dari pekerja dan pencari kerja mengenai RUU Cipta Kerja yang masih menuai pro dan kontra hingga kini.

"Survei ini juga bermanfaat bagi pemerintah terutama DPR agar melalui survei ini bisa menjadi sumber informasi dalam membahas RUU sehingga pembahasannya tidak terlalu bias pada kepentingan pemerintah dan meminggirkan kepentingan pekerja dan pencari kerja," katanya.

Survei ini dilakukan pada tanggal 2-7 Maret 2020 di 10 Kota di Indonesia yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar.

Selain itu, survei ini juga menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan bagian dari non probibility sampling dengan jumlah responden sebanyak 400 orang yang terdiri dari 200 orang pekerja dan 200 orang pencari kerja.