Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyaluran Bansos untuk Masyarakat Rentan Miskin Sulit Terealisasi

Kompas.com - 24/04/2020, 22:00 WIB
Mutia Fauzia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pihak menilai dalam menangani pendemi virus corona (Covid-19) pemerintah harus menyediakan jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan miskin atau kelas menengah rentan (aspiring middle class).

Namun, pemerintah mengakui penyaluran bantuan sosial kepada kelas menengah rentan cukup sulit. Sebab, pemerintah hanya memiliki data by name by address untuk 20 persen masyarakat terbawah. Padahal, jika disimulasikan dengan kelas menengah rentan, jumlah populasi yang layak untuk mendapat bansos mencapai 40 persen.

"Kita lihat bottom 40 persen sebetulnya datanya sudah ada, tapi yang betul-betul by name by address dan sudah confirm NIK-nya tidak double dan sebagainya itu baru sampai penerima BPNT, kartu sembako," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Maysita Crystallin dalam video conference, Jumat (24/4/2020).

Baca juga: Kebijakannya Banyak Diubah, Susi: Prihatin, Sedih Saja...

Ia mengatakan, 20 persen masyarakat terbawah selama ini telah mendapatkan bantuan pangan nontunai (BPNT) dalam bentuk kartu sembako. Bagi kelompok ini, pemerintah lebih mudah jika ingin menambah bantuan yang diberikan.

Sementara untuk masyarakat kelas menengah rentan, jika data yang dimiliki pemerintah tak valid, maka berisiko bantuan yang disalurkan justru tidak tepat sasaran.

"Misal kondisi ekonomi memburuk, pemerintah perlu top up, kita cuma bisa akses langung yang bottom 20 persen. Padahal yang bottom 40 persen, bahkan di kondisi seperti ini sampai dengan bottom 60 persen itu bisa ikut terpangaruh konsumsinya karena penurunan pendapatan," ucapnya.

Baca juga: Citilink Hentikan Penerbangan, Ini Call Center untuk Refund Tiket

Menurut Maysita, pendataan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama oleh pemerintah. Dengan keterbatasan yang ada selama pandemi covid-19 ini, pemerintah menggunakan berbagai sumber data misal penerima subsidi listrik di PLN atau penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan.

"Ini PR kita bersama. Untuk top up jelas pemerintah sedang melakukan itu, tapi caranya apa? Tidak semua oleh pemerintah pusat. Sebagian memang di pemerintah daerah karena daerah lebih cepat menjangkau data masyarakatnya," kata dia.

Baca juga: Minta RS BUMN Utamakan Produk Domestik, Erick Thohir: Saya Bukan Anti-impor

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com