Gaduh Dana Rp 5,6 Triliun Kartu Prakerja, untuk Bayar Pelatihan atau Jadi BLT?

JAKARTA, KOMPAS.com - Baru digulirkan sejak 11 April 2020 lalu, program Kartu Prakerja 2020 menuai kontroversi. Dana pelatihan yang cukup besar jadi pemicunya. Apalagi, pelatihan dilakukan yang diberikan diselenggarakkan secara online alias tanpa tatap muka untuk implementasi tahap awal.

Dana APBN yang tersedot untuk Kartu Pekerja mencapai Rp 20 triliun secara keseluruhan untuk alokasi di tahun 2020. Sementara pagu anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan Kartu Prakerja, ditetapkan sebesar Rp 5,6 triliun.

Bagi pendaftar Kartu Pekerja yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan (kursus online) dan insentif bagi pesertanya. Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening bank atau dompet digital (e-wallet).

Pagu untuk membayar pelatihan ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 per peserta. Sementara untuk insentif terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp 2.400.000).

Baca juga: Pendiri Ruangguru Beberkan Aliran Dana Rp 5,6 Triliun Kartu Prakerja

Kemudian insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp 150.000). Peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menuntaskan pelatihan yang pertama.

Jika telah menerima dana tersebut di rekeningnya, maka peserta Kartu Pekerja bisa memilih pelatihan atau kursus yang disediakan secara online. Untuk dana yang mengendap untuk biaya pelatihan, hanya bisa dipakai untuk membayar pelatihan alias tak bisa dicairkan. Saldo uang pelatihan tersebut juga akan hangus jika tak terpakai untuk pelatihan online selama sebulan.

Di program pelatihan online Kartu Prakerja, terdapat 8 mitra pelatihan yang ditunjuk pemerintah antara lain Tokopedia, Ruangguru, Pintaria, Bukalapak, Sisnaker, MauBelajarApa, Pijar, dan SekolahMu.

Oleh sejumlah kalangan, polemik dana pelatihan online Kartu Prakerja belakangan dikaitkan dengan CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara. Belva Devara sendiri akhirnya memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Menelusuri Pemilik Saham Ruangguru Pte Ltd Singapura yang Diklaim Milik Belva

Dana pelatihan diusulkan dialihkan untuk bantuan sembako

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengkritik besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020.

Menurut dia, dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online Kartu Prakerja mencakup lebih dari 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah.