Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSBB hingga Larangan Mudik Direspon Negatif oleh Publik

Kompas.com - 26/04/2020, 14:19 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melakukan riset mengenai respons publik terhadap sejumlah kebijakan Covid-19 yang digagas pemerintahan Jokowi.

Hasil riset yang diambil dari tanggal 27 Maret - 5 April 2020 menggunakan big data, menjaring percakapan di media sosial (Twitter) tentang individu penjabat dan jajaran pemerintahan dengan menghilangkan buzzer.

Analisis menunjukkan, dari 476.696 perbincangan yang mencakup 397.246 orang di media sosial dalam periode waktu tersebut menghasilkan 32,23 persen sentimen positif dan 67,77 persen sentimen negatif.

Baca juga: Luhut: Hari Pertama Larangan Mudik, Masih Ada yang Kurang

"Sebagian besar memiliki sentimen negatif. Ringkasan sentimen publik dari hari ke hari, dari 27 Maret sampai 5 April masih didominasi sentimen negatif sebesar 68 persen," kata peneliti Indef Datalyst Center, Imam Maulana dalam konferensi video, Minggu (26/4/2020).

Dari 8 kebijakan yang dinilai, 6 di antaranya mendapat respons negatif dan 2 lainnya mendapat respons positif.

Lebih rinci, 2 kebijakan yang direspons positif adalah pembebasan tarif listrik untuk kalangan rentan alias tidak mampu mendapat 94 persen respons positif dan pembebasan napi karena kemanusiaan mendapat 54 persen respons positif.

Sedangkan, yang mendapat respons negatif adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena tidak efektif dan pemerintah lepas tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat kecil. Dari 171.272 perbincangan, 79 persen responden negatif dan 21 persen lainnya positif.

Selanjutnya, ketidaktegasan larangan mudik mendapat respons negatif sebesar 54 persen dari 44.879 perbincangan. Topik perbincangan antara lain ekonomi rentan mudik karena nol pedapatan dan larangan mudik hanya sebatas anjuran.

Ketiga, pengangguran akibat virus corona mendapat respons negatif sebesar 84 persen dari 64.146 perbincangan. Yang menjadi kunci perbincangan adalah PHK sepihak, prakerja untuk korban PHK, dan bantuan sosial untuk PHK.

Keempat, Kartu Prakerja dinilai tidak relevan dengan kondisi saat ini dengan kunci pembicaraan adalah boros anggaran dan adanya konflik kepentingan. Akibatnya Kartu Prakerja mendapat respons negatif sebesar 81 persen dari 38.260 perbicangan.

Dua kebijakan lainnya yang direspons negatif adalah jaring pengamanan sosial yang tidak tepat sasaran sebesar 56 persen dari 17. 781 perbincangan dan aturan khusus penghinaan presiden sebesar 89 persen dari 15.550 perbincangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com