Jokowi Disarankan Bentuk Badan Kedaulatan Pangan untuk Hadapi Skenario Terburuk Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga meminta agar Presiden Joko Widodo mengantisipasi gelombang kedua dampak dari wabah virus Corona dengan fokus menghadapi ancaman krisis pangan.

Caranya, dengan membentuk Badan Kedaulatan Pangan Nasional. 

Berdasarkan data Kementerian Sosial, ada sekitar 20 juta kepala keluarga PKH yang membutuhkan bantuan langsung seiring dengan menurunnya daya beli di masyarakat. Jumlah ini bisa bertambah dengan adanya pemutusan hubungan kerja sejumlah perusahaan. 

“Dalam skenario yang paling berat kita baru bisa berjalan normal di akhir tahun 2020 ini. Pikirkan nasib saudara-saudara kita yang kesulitan dalam memenuhi pangan, inilah pentingnya peran pemerintah dalam mengantisipasi dengan membentuk Badan Kedaulatan Pangan Nasional,” kata Eriko melalui pesan tertulis, Rabu (29/4/2020).

Menurut dia, ancaman krisis pangan ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020 menunjukkan ada 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan yang telah dirumahkan serta melakukan pemutusan hubungan kerja.

Artinya, untuk memenuhi kebutuhan dasar, para pekerja terkena PHK atau dirumahkan tersebut akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki penghasilan seperti biasanya sebelum Covid 19 ini ada.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, ada pilihan yang dapat diambil pemerintah antara lain dengan membentuk lembaga baru atau dengan mentransformasikan Bulog sebagai Badan Kedaulatan Pangan Nasional dalam mewujudkan keamanan dan kedaulatan pangan terutama sekali dalam menghadapi skenario terburuk akibat pandemik ini.