Sri Mulyani Sebut Lebih dari Separuh Penduduk RI Tersentuh Bansos, Bagaimana Rinciannya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka penanganan pandemik virus corona (Covid-19) telah mampu disalurkan kepada 60 persen penduduk Indonesia.

Luasnya cakupan bansos tersebut, ujar Sri Mulyani meliputi dukungan pemerintah di tingkat rumah tangga hingga ekspansi bantuan sosial seperti melalui Program Kartu Prakerja.

"Kalau Rp 65 triliun dukungan rumah tangga tadi bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapat bansos, atau sekitar 29,1 juta keluarga, ini mencakup hampir di atas 40 persen terbawah penduduk Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).

"Kalau dengan ekspansi bansos Kartu Prakerja, masyarakat yang dapat bantuan pemerintah capai 60 persen desil terbawah. Lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh bansos melalui satu atau lain hal," jelas dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Jika Ada yang Persepsikan Perppu Tak Transparan, Saya Menolak Sangat Keras!

Lebih lanjut Sri Mulyani merinci, 10 juta keluarga penerima manfaat yang mendapatkan Program Keluarga Harapan meliputi 20 persen populasi masyarakat termiskin Indonesia.

Kemudian dengan adanya perogram Kartu Sembako yang digelontorkan kepada 20 juta kelompok penerima, maka cakupan bansos pemerintah meningkat menjadi 25 persen masyarakat termiskin.

Pemerintah pun telah memberikan bantuan berupa diskon dan subsidi pembayaran tarif listrik untuk pelanggan PLN 450 VA sebanyak 24 juta rumah tangga dan 900 VA untuk 7,2 juta rumah tangga, maka cakupan bansos pemerintah meningkat untuk 40 persen populasi masyarakat terbawah.

Selain itu, pemerintah juga menambahkan penerima Kartu Sembako dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos sebanyak 20 juta penduduk, maka cakupan bansos pemerintah meningkat menjadi lebih dari 40 persen.

"Dan menuju 50 persen karena masyarakat terbawah mendapat BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang semua disamakan disamakan Presiden nominalnya Rp 600.000," ujar Sri Mulyani.

"Kemudian mendekati 60 persen masyarakat kita dengan BLT dana desa," ujar Bendahara Negara itu.

Sementara dengan perluasan bansos melalui Program Kartu Prakerja, Sri Mulyani menilai bisa menyentuk desit 6 atau 7 dari penduduk Indonesia.

"Dan ini memang menimbulkan banyak sekali pembicaraan di medsos mengenai data, sasaran, eksekusi, koordinasi. Presiden terus rapat dengan kepala daerah untuk eksekusi. Banyak dari (program bansos) itu yang baru dieksekusi di awal April," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Orang yang Berpikir Seolah-olah Ini Konspirasi, Sangat Disesalkan!