CORE: Penurunan Harga BBM hingga Realokasi Anggaran Bisa Tekan Lonjakan Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksi adanya peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 12,2 juta jiwa menjadi 37,9 juta jiwa atau setara dengan 14,35 persen dari total penduduk Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya Core menyatakan, peningkatan kapasitas tenaga medis dan fasilitas kesehatan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 menjadi satu hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah.

Lainnya adalah perlunya menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar garis kemiskinan.

Baca juga: Ini Arah Fokus Anggaran Negara 2021

Berdasarkan catatan Core, setidaknya ada lima langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Antisipasi Lonjakan Kemiskinan

Saat ini target penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dianggarkan pemerintah selama pandemi adalah 10 juta keluarga dengan alokasi anggaran Rp 37,4 triliun atau Rp 3,7 juta per tahun.

Sementara itu, Kartu Sembako ditargetkan sebanyak 20 juta keluarga dengan anggaran Rp 43,6 triliun, yang terdiri dari Rp 200.000 per bulan selama sembilan bulan. Jumlah itu termasuk Rp 600,000 untuk 1,776 juta keluarga di Jabodetabek selama tiga bulan.

Selain itu, ada transfer cash dari Program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta senilai Rp600 ribu selama 4 bulan.

Core menilai, pemerintah perlu di samping terus memperbaharui data penduduk miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial. Kemudian, meningkatkan anggaran Bantuan Sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat Covid- 19.

Integrasi bansos

Cara ini dinilai bisa menyederhanakan penyaluran bansos dengan lebih sederhana, melakukan penyeragaman nilai bantuan, di samping terus melakukan pemutakhiran data penerima Bantuan Sosial.

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah adalah menggandeng bank-bank pemerintah untuk melakukan transfer bansos secara langsung melalui rekening khusus. Dengan demikian penerima bantuan tidak tumpang tindih. Di samping itu, potensi berkurangnya jumlah bantuan dapat dihindari.

Menurunkan Biaya yang Dikontrol Pemerintah

Ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah (administered prices).

Caranya, adalah menurunkan harga BBM, menambah jumlah rumah tangga penerima diskon pemotongan tarif listrik sehingga mencakup minimal seluruh pelanggan 900VA. Kemudian menurunkan harga LPG 3 kilogram, menggratiskan tarif air untuk rumah tangga khususnya di daerah-daerah yang menerapkan PSBB.

Meningkatkan Insentif melalui Pembelian Produk oleh Pemerintah

Keempat, meningkatkan insentif bagi petani, peternak, dan nelayan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.

Di tengah persebaran pandemi Covid-19, para petani, peternak, dan nelayan yang terus berproduksi kini menghadapi minimnya serapan pasar. Jika insentif di sektor ini tidak segera dan secara khusus diberikan, maka mereka berpotensi menambah jumlah penduduk kemiskinan.

Realokasi Anggaran

Kelima, meningkatnya intervensi pemerintah untuk mengatasi pandemi ini akan berdampak pada peningkatan anggaran belanja pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Realokasi APBN untuk Tangani Virus Corona, Ini Kata DPR

Meskipun terdapat ruang untuk memperlebar defisit, pemerintah dapat mengoptimalkan realokasi anggaran yang telah disusun dan menerapkan beberapa kebijakan alternatif, di antaranya melakukan realokasi sebagian anggaran belanja modal dan belanja barang APBN.

Salah satunya mengalihkan sebagian anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, untuk dialokasikan menjadi anggaran Bantuan Sosial. 

Selanjutnya realokasi anggaran penanganan covid-19 senilai Rp 150 triliun (dari total pembiayaan Rp405 triliun) yang semula diperuntukkan untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang belum dijelaskan rinciannya, untuk kegiatan anggaran social safety-net dan peningkatan anggaran penanggulangan Covid-19.

Terakhir melakukan realokasi anggaran program Kartu Prakerja yang digunakan untuk membayar program pelatihan senilai Rp 5,63 triliun.