OJK: Restrukturisasi Kredit Sudah Rp 207,2 Triliun, Didominasi UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat restrukturisasi kredit yang diberikan perbankan dan perusahaan leasing sudah sebesar Rp 207,2 triliun hingga 24 April 2020.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, restrukturisasi tersebut didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan catatan OJK, jumlah UMKM yang berhasil direstrukturisasi di sektor perbankan sebanyak 819.923 debitur dengan nilai Rp 99,36 triliun.

Baca juga: 4 Bank BUMN Sudah Restrukturisasi Kredit hingga Rp 120,8 Triliun

"Angka terakhir sudah ada Rp 207,2 triliun yang direstrukturisasi dengan jumlah 1,02 juta nasabah. Nasabah UMKM sudah ada 800.000 lebih," kata Wimboh dalam Rapat Kerja virtual bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Sementara di sektor non bank, restrukturisasi mencapai Rp 28,13 triliun dengan 735.111 debitur merasakan manfaatnya. Angka tersebut berasal dari 183 perusahaan yang telah menyampaikan laporannya ke OJK.

Adapun jumlah kontrak restrukturisasi dalam proses persetujuan masih ada 508.080 kontrak.

"Ini semua masih berjalan. Jadi masih dinamis. Dan ini kita harapkan dengan cara ini kita dapatkan informasi yang akurat, seberapa besar potensi yang di restrukturisasi butuh pinjaman likuiditas," ujar Wimboh.

Baca juga: OJK : 65 Bank Beri Relaksasi Kredit Senilai Rp 113,8 Triliun

Di sisi lain, kata Wimboh, masih ada tantangan dalam restrukturisasi kredit di lapangan. Faktanya, perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pemberi restrukturisasi masih kerap terjadi.

Belum lagi beberapa industri yang masih berpedoman dengan SOP lama sehingga restrukturisasi cenderung memakan waktu dan birokrasi.

Ada pula Pemerintah Daerah (Pemda) yang menetapkan penundaan penagihan kredit dari ASN ojol yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan pembiayaan.

Pihaknya juga terus berkoordinasi melakukan pengawasan bagi perusahaan yang telah merestrukturisasi kredit. Utamanya bagi perusahaan pembiayaan non bank yang tidak memiliki akses langsung ke Bank Indonesia (BI) untuk me-repo surat berharga bila membutuhkan likuiditas.

"Lantas kita akan lakukan tindakan pengawasan. (Bila) berbagai penyangga yang kita siapkan tidak bekerja, kita siapkan pengawasan. Kita punya koridornya," pungkas Wimboh.