Larangan Mudik, 186.891 Kendaraan Dinas Melintas Gerbang Tol Cikarang Barat

Kompas.com - 14/05/2020, 14:42 WIB

Rully R. Ramli,

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

Rully R. Ramli

Penulis

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Lihat Foto

Petugas kepolisian memeriksa sejumlah kendaraan yang melintas di jalan Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Kamis (7/5/2020). Pemerintah menyatakan masyarakat Indonesia tetap dilarang mudik, tapi ada pengecualian bagi ASN, prajurit TNI dan Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, dan LSM yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19 serta masyarakat yang keluarganya meninggal atau keluarga sakit, repatriasi, pekerja migran Indonesia, TKI, dan pelajar atau mahasiswa yang akan kembali ke tanah air. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.(ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan, sejak diberlakukannya larangan mudik, yakni selama 24 April-12 Mei 2020, terdapat 437.325 kendaraan melintas Gerbang Tol Cikarang Barat.

Kendaraan yang diperbolehkan melintas tersebut didominasi oleh kendaraan barang sebesar 249.436 unit.

Kemudian, diikuti dengan kendaraan dinas pemerintah lembaga pemerintah atau swasta sebesar 186.891 unit, dan kendaraan darurat seperti damkar, ambulans, dan mobil jenazah sebesar 998 unit.

Sementara itu, Kemenhub mencatat terdapat 9.092 kendaraan yang diminta untuk putar balik. Dengan komposisi kendaraan yang dialihkan didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 6.305 unit, sementara untuk kendaraan umum yang dialihkan sebesar 2.787 unit.

Sejak diberlakukannya aturan larangan mudik, Kemenhub melaporkan adanya penurunan jumlah penurunan kendaraan yang diminta untuk putar balik sebesar 36 persen.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, sejak diterbitkannya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020, belum ada kendaraan yang melintas Gerbang Tol Cikarang Barat dengan alasan keluarga sakit atau meninggal dan repatriasi WNI.

"Untuk moda transportasi darat belum ada satupun kendaraan yang diperbolehkan melintas dengan kriteria dan syarat yang ditetapkan SE Gugus Tugas seperti kendaraan dengan kriteria penumpang yang anggota keluarganya sakit atau meninggal dunia, dan kendaraan yang membawa Repatriasi Pekerja Migran Indonesia, WNI, pelajar atau mahasiswa serta pemulangan dengan alasan khusus,” tutur Adita dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2020).

Lebih lanjut, Adita memastikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pengendalian aturan larangan mudik, pasca diterbitkannya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020.

"Kami terus melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SE Gugus Tugas yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan para Operator Transportasi, TNI, Polri, Pemda, Gugus Tugas Covid-19 dan instansi terkait lainnya,” tuturnya.