Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

New Normal, Pemerintah Pastikan Tak Ada Pelonggaran PSBB dalam 2 Pekan ke Depan

Kompas.com - 18/05/2020, 20:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam dua pekan ke depan.

Adapun terkait skenario new normal, pemerintah masih mempersiapkan langkah-langkahnya, baik strategi maupun kriteria khusus.

"Terkait dengan pengkajian yang dilakukan, (kami) masih melihat sektor maupun daerah. Tentu belum ada jadwal yang ditetapkan dan dalam dua minggu ini tidak ada pelonggaran," kata Airlangga dalam konferensi video, Senin 18/5/2020).

Baca juga: Skenario New Normal, Pemerintah Susun Scoring Kesiapan Tiap Daerah

Airlangga menuturkan, langkah selanjutnya bakal ditentukan kemudian, menunggu berbagai kajian normal baru yang tengah dilakukan dalam dua pekan ini.

Kajian new normal sendiri akan dibahas secara lebih detail dan lebih lengkap dari sisi etimologi dan kesiapan berbagai daerah. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk dibuat strategi khusus dan kriteria dalam realisasi new normal.

Kesiapan-kesiapan itu mencakup kapasitas kesehatan tiap daerah, kesiapan sektor publik, tingkat kedisiplinan masyarakat, maupun respons publik terkait cara bekerja dan bersosialisasi di normal baru.

Kesiapan normal baru lainnya adalah membuat level tiap daerah. Ada lima level yang disiapkan, yakni level I krisis (daerah belum siap), level II parah, level III susbstansial, level IV moderat, dan level V rendah.

"Nanti setelah teknis daerah dari segi kesehatan dan kesiapan (siap), baru nanti kami akan sampaikan tahapan-tahapan waktu yang tepat sesuai dengan protokol Covid-19. Yang ditegaskan, ini memerlukan kedisiplinan," ungkap dia.

Baca juga: Siap Jalankan Skenario New Normal, Ini yang Dilakukan Bank Mandiri

Sebagai informasi, new normal merupakan salah satu upaya pemerintah untuk kembali menggerakkan perekonomian nasional. Pasalnya, menurut Airlangga, 55 persen atau 70 juta penduduk RI bekerja di sektor informal sehingga sangat terpukul akibat pandemi.

"Di perkotaan ada sekitar 30,5 juta, di pedesaan 40 juta. Keterbatasan pekerja informal ini dalam kaitannya untuk kehidupan keseharian. Oleh karena itu, Presiden minta dibuat strategi khusus agar kita bisa restart ekonomi," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com