BUMN Pupuk Topang Pemulihan Ekonomi Usai Covid-19?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi dan agribisnis dari Insititut Pertanian Bogor (IPB) Tungkot Sipayung menilai BUMN pupuk dan sektor pangan tidak hanya menjamin ketahanan pangan.

Kedua sektor tersebut dapat menjadi lokomotif pemulihan ekonomi nasional setelah masa pandemi COVID-19.

Tungkot menjelaskan, sinergi pangan dan pupuk dari Pupuk Indonesia Grup telah terbukti menjamin ketahanan pangan nasional selama masa pandemi karena distribusi pupuk secara tepat di tingkat petani sejak musim tanam pada akhir 2019, berkontribusi besar terhadap tercapainya produksi tanaman pangan pada masa panen Februari-Mei 2020.

Baca juga: Dukung Pangan Nasional, Kementan Distribusikan 46,27 Persen Pupuk Bersubsidi

"Pada masa pandemi COVID-19 ini, peran BUMN pupuk dapat kita nikmati. Tersedianya bahan pangan yang cukup dan dengan harga yang terjangkau sejak bulan Februari sampai akhir Mei ini dimungkinkan karena penyediaan pupuk khususnya sejak akhir tahun 2019," kata Tungkot dalam keterangannya, Senin (25/5/2020).

Menurut dia, peran penting Pupuk Indonesia sebagai BUMN pupuk dalam membangun ketahanan pangan nasional memang sangat vital.

Pertama, perseroan berperan sebagai perancang dan produsen teknologi pupuk (embodied technology) untuk peningkatan produksi bahan pangan. Tanpa teknologi pupuk, produksi pangan tidak akan tercapai.

Kedua, perseroan juga mengantar teknologi pupuk sampai ke tingkat petani di seluruh pelosok. Petani pangan memang keberadaannya tidak mudah dijangkau kendaraan, melainkan berada di pelosok, di pinggiran kabupaten, bahkan di pegunungan yang tidak dapat dijangkau mekanisme pasar yang ada.

Baca juga: Pupuk Indonesia Siap Pasok 750 Ton Beras untuk ATM Pertanian

Pada peran ketiga, Pupuk Indonesia Grup juga menyalurkan pupuk bersubsidi demi mendukung produktivitas petani dengan sejumlah prinsip, yakni tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.

"Ketiga, memastikan teknologi pupuk 6-tepat. Tidak boleh terjadi 'lockdown' atau alasan 'shutdown'. Peran ini tidak mungkin dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar," kata dia.