Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perekonomian RI Diramal Tak Tumbuh, Ini Saran Bank Dunia

Kompas.com - 02/06/2020, 21:39 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia (World Bank/WB) memproyeksikan, perekonomian Indonesia tak tumbuh atau stagnan di level 0 persen.

Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang mencapai 5,02 persen.

Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia Ralph Van Doorn pun menjelaskan, tertekannya kinerja perekonomian disebabkan oleh pembatasan sosial bersaka besar (PSBB) yang berlaku sepanjang April dan Mei.

Dia pun mengatakan, jika PSBB berlangsung lebih lama, yaitu di kisaran empat bulan, pertumbuhan ekonomi RI bisa lebih tertekan lagi, yaitu tumbuh negatif hingga 3,5 persen.

Baca juga: BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 di Bawah 2,3 Persen

"Anjloknya pertumbuhan ekonomi RI terjadi akibat perlambatan konsumsi rumah tangga karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya atau menjadi korban dirumahkan dan PHK. Serta akibat minimnya kegiatan ekonomi dan menurunnya kepercayaan konsumen," jelas Doorn dalam video conference, Kamis (2/6/2020).

Selain konsumsi yang menurun, kinerja perekonomian yang tertekan juga disebabkan oleh melemahnya kinerja investsai juga tren harga komoditas yang cenderung terus menurun.

Dengan kondisi tersebut, Bank Dunia pun memperkirakan rasio utang pemerintah bisa melonjak hingga 37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Akibat rasio penerimaan yang tertekan serta Indonesia yang banyak melakukan pinjaman untuk membiayai paket stimulus," jelasnya.

Untuk mendorong perekonomian bisa lekas pulih, Bank Dunia pun menyarankan pemerintah fokus dalam menyelesaikan masalah krisis kesehatan ketimbang buru-buru memulai era tatanan hidup baru atau new normal.

Doorn menjelaskan, hal itu bisa dilakukan mulai dari membantu perusahaan yang terkena dampak dari Covid-19, hingga memerbaiki kondisi perbankan dalam negeri.

Selain itu juga membekali pekerja dengan keterampilan serta mendorong perusahaan untuk melakukan rekrutmen kembali karyawannya yang di PHK.

"Terakhir, pemerintah bisa mulai menarik investasi baru dan disalurkan melalui reformasi struktural, infrastruktur, dan pembangunan sumber daya manusia," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com