Susi Pudjiastuti: Ada Kartel Besar yang Kuasai Sumber Daya Laut Kita....

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti buka-bukaan soal kartel di sektor kelautan dan perikanan saat dia menjabat sebagai menteri.

Awalnya, Susi bercerita saat membereskan administrasi kapal ikan dalam negeri bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bisa ditarik pajaknya.

Saat disisir, dari sekitar 5.000 kapal terdaftar berukuran 100 gross ton (GT) ke atas, kapal-kapal itu didominasi oleh 8 perusahaan dengan arus uang yang mengalir ke 4 perusahaan besar.

Baca juga: Legalisasi Cantrang: Alasan Edhy, Kritik Susi, Gerbang Illegal Fishing

"Kepemilikan paling besar didominasi hanya 8 company. Kalau kita lihat arus uangnya mengalir ke cuma 3-4 perusahaan atau negara. Di sini ada kartel besar yang menguasai sumber daya laut kita," kata Susi saat webinar bersama Kumparan, Jumat (12/6/2020).

Susi bilang, kapal-kapal ini bahkan enggan membayar pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan nilai yang semestinya.

Hal itu terlihat saat pihaknya bertanya kepada pemilik kapal tentang jumlah kepemilikan kapal yang beroperasi di perairan Indonesia.

"Ditanya, 'Bapak punya kapal berapa?". Dia jawab mungkin 2. Bagaimana bisa punya kapal ratusan gross ton yang panjangnya 20 meter, (jumlah) kapalnya saja tidak ingat?" seloroh Susi.

Ingin Melempar Sepatu

Hal itu membuat Susi dan Sri Mulyani geram. Susi mengaku ingin melemparnya dengan sepatu hak tinggi (high heels) karena merugikan negara.

"Sampai Bu Sri Mulyani bilang, "Wah ini saya ingin lempar saja pakai sepatu,". Saya bilang "Iya, saya juga mau, Bu. Saya mau lempar saja pakai sepatu saya yang high heels," seloroh Susi sambil tertawa.

Baca juga: Bikin Akun di Online Shop, Susi Kini Jualan Kaos "Tenggelamkan"

Adapun dengan mendata ulang armada kapal di Indonesia, penerimaan negara sempat naik dari yang semula hanya Rp 300 miliar menjadi Rp 1,8 triliun di Pelabuhan Muara Baru.

Namun, kata Susi, seharusnya penerimaan negara bisa lebih dari itu bila pengusaha jujur melaporkan hasil tangkapannya.

"Harusnya pajak yang bisa dipetik Bu Sri Mulyani bisa sampai Rp 25 triliun dari muara baru saja, kalau kita benar mendata hasil tangkapannya," pungkas Susi.