Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Setujui Asumsi Makro dalam RAPBN 2021, Berikut Rinciannya

Kompas.com - 15/06/2020, 20:28 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh fraksi partai di DPR menyetujui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021 (KEM PPKF 2021).

Dengan demikian, kerangka ekonomi makro dalam tersebuti bisa dilanjutkan untuk dibahas dalam tahap berikutnya, sebelum nantinya dibacakan Presiden Jokowi dalam Nota Keuangan pada Agustus mendatang.

"Maka terhadap pandangan-pandangan fraksi tersebut, telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah dan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dewan," kata Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam live streaming Rapat Paripurna DPR, Senin (15/6/2020).

Baca juga: Ekonom Sarankan Pemerintah Revisi Asumsi APBN, Mengapa?

Di dalam KEM PPKF tersebut, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mencapai 4,5-5,5 persen. Sementara nilai tukar rupiah dipatok Rp 14.900 hingga Rp 15.300 per dolar AS.

Catatan Nasdem dan Gerindra

Namun demikian, beberapa fraksi partai memberikan catatan terhadap asumsi makro yang dirancang pemerintah.

Fraksi Partai Gerindra dan Partai Nasdem menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah terlampau tinggi. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi virus corona (Covid-19) belum diketahui kapan akan berakhir.

"Agar penyusunan, perumusan RAPBN lebih teliti, detil, dan tertib dengan pertimbangan ekonomi dunia dan domestik di masa pandemi ini, agar target dan outlook realisasi tidak terlalu besar mengingat pandemi virus corona tidak ada yang tahu kapan berakhir dan dampak ke depannya," ujar Juru Bicara FPGerindra Soepriyatno.

"Artinya apabila angka-angka proyeksi KEM PPKF pada 2021 khususnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak dususun secara over confidence," jelas dia.

Baca juga: Inilah Asumsi Makro yang Tertuang di RAPBN 2020

Dia pun mengatakan, dengan tingginya target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam RAPBN 2021 dikhawatirkan bakal menjadi alasan defisit yang kian lebar serta meningkatkan rasio urang pemerintah.

Pasalnya, perekonomian domestik dan global masih diliputi perlambatan akibat pandemi.

Adapun Fraksi Partai Nasdem menilai, target pertumbuhan ekonomi pemerintah tersebut terlampau optimistis dan cukup tinggi.

Pasalnya, hingga saat ini pemulihan ekonomi belum berjalan baik dan belum ada kepastian mengenai ujung dari pandemi Covid-19.

"Namun demikian, Nasdem memahami pemahanan sesui dengan situasi ekonomi nasional tahun ini," jelas dia.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (12/5/2020) yang lalu sempat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR RI.

Di dalam paparannya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan tema KEM PPKF 2021 disusun mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2020.

Namun demikian, Bendahara Negara itu menjelaskan dengan adanya pandemi virus corona (Covid-19) di awal tahun menyebabkan pemerintah untuk menyesuaikan KEM PPKF dengan kondisi fundamental yang tengah dihadapkan pada kondisi ketidakpastian yang tinggi.

"KEM PPKF disusun di tengah pandemi Covid-19 yang mencerminkan berbagai ketidakpastian tinggi akibat penyebaran Covid-19 secara global yang sampai saat ini belum daat dipastikan dan bagaimana diatasi," ujar Sri Mulyani dalam paparannya.

Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, Sri Mulyani mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi: 4,5-5,5 persen;
Inflasi: 2,0-4,0 persen;
Tingkat suku bunga SBN 10 tahun: 6,67-9,56 persen;
Nilai tukar Rupiah: Rp 14.900-Rp15.300 per dollar AS;
Harga minyak mentah Indonesia: 40-50 dollar AS per barrel;
Lifting minyak bumi: 677-737 ribu barrel per hari;
Lifting gas bumi :1 juta-1,17 juta barrel setara minyak per hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com