RI Perlu Rp 22.715 Triliun untuk Tutup Kesenjangan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia memperkirakan Indonesia membutuhkan 1,6 triliun dollar AS atau Rp 22.715 triliun (kurs Rp 14.197 per dollar AS) untuk menutup kesenjangan infrastruktur.

Angka ini lebih besar dibandingkan ukuran ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Adapun kesenjangan infrastruktur didefinisikan sebagai selisih persediaan modal publik per kapita antara negara-negara yang sedang berkembang dengan Indonesia dikalikan dengan jumlah penduduk RI.

Baca juga: Imbas Corona, Ini Proyek-proyek Infrastruktur yang Ditunda Pemerintah

"Ini konsisten dengan target investasi dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 415 miliar dollar AS dan untuk tahun 2020-2024 sebesar 412 miliar dollar AS, dibandingkan dengan PDB sekitar 1 triliun dollar AS pada tahun 2018," kata Bank Dunia dalam laporan bertajuk Public Expenditure Review, Senin (22/6/2020).

Adapun nilai sebesar ini melebihi kapasitas keuangan publik untuk membiayainya. Misalnya, jika pemerintah RI mempertahankan tingkat belanja saat ini untuk perumahan dan tidak melibatkan sektor swasta, akan diperlukan waktu 26 tahun untuk menutup kekurangan perumahan.

Sementara itu, kesenjangan modal manusia juga besar. Jika Indonesia tidak memiliki tingkat stunting yang tinggu saat ini, kelangsungan hidup orang dewasa yang rendah, dan kesenjangan pembelajaran yang besar, PDB-nya akan 36 persen lebih tinggi.

"Perkiraan ini belum memperhitungkan pergeseran struktural jangka panjang seperti penduduk yang semakin tua, urbanisasi yang sedang berlangsung, dan perubahan iklim," sebut laporan itu.

Baca juga: Pandemi Corona, Bagaimana Proses Pembebasan Lahan Proyek Infrastruktur?

Menurut Indeks Modal Manusia (HCI) Bank Dunia, tingkat SDM Indonesia masih jauh di bawah harapan dan di bawah negara-negara setara lainnya.

Anak yang lahir di Indonesia saat ini hanya akan menjadi 53 persen produktif ketika tumbuh dewasa jika dapat menikmati pendidikan lengkap dan kesehatan penuh.

HCI Indonesia 9 poin lebih rendah dari rata-rata untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik, di bawah perkiraan untuk tingkat pendapatannya.