Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Klaim Sistem Penganggaran di RI Lebih Baik dari Negara Lain

Kompas.com - 23/06/2020, 19:00 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sistem perencanaan dan penganggaran di Indonesia lebih baik dari negara lain di dunia.

Bendahara Negara itu mengungkapkan proses penganggaran yang bermula dari perencanaan, penganggaran, hingga pembahasan dengan DPR.

Kemudian proses pengawasan dilakukan oleh DPR dan pemeriksaan oleh BPK sebelum akhirnya disampaikan kembali kepada DPR .

Penyusunan RUU Pertanggungjawaban anggaran merupakan proses panjang yang tidak dimiliki oleh semua negara di dunia.

Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran Penanganan Covid-19 Akan Terus Bergerak

"Itu suatu mekanisme check and balance yang menurut saya, dari pengalaman saya bekerja di dunia ini, sangat jarang negara-negara punya proses check and balance yang cukup seimbang seperti di Indonesia," jelas Sri Mulyani ketika melakukan rapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6/2020).

Meski demikian, Sri Mulyani pun mengakui proses perencanaan anggaran dan belanja negara di Indonesia cukup rumit.

Pasalnya, Indonesia memiliki sistem politik seperti sentralisasi, desentralisasi serta jumlah partai yang banyak jika dibandingkan dengan negara lain.

"Dan kombinasi itu tidak mudah. Kalau di negara lain seperti di Rusia cuma satu partai, Amerika dua partai, Inggris dua partai, ini (sistem penganggaran) yang menimbullkan warna pada tata kelola perundangan dan proses budgeting kita," jelas dia.

Sri Mulyani mengatakan, meski sistem penganggaran sudah dianggap baik namun tidak berarti tidak ada hal yang perlu diperbaiki.

Untuk itu, pemerintah akan melanjutkan redesigning sistem penganggaran pada tahun depan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas anggaran melalui reformasi sistem penganggaran.

Baca juga: CORE: Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 677 Triliun Masih Jauh Dari Ideal

Menurut dia, inisiatif untuk melakukan redesign sistem penganggaran sudah dilakukan sejak 2020 ini karena adanya pandemi covid-19. Pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk menutup kebutuhan pembiayaan penanganan covid-19.

"Redesigning sistem penganggaran yang sebetulnya sudah dimulai 2020 ini tapi karena covid kita betul disrupsi luar biasa. Tapi kita ingin siapkan terus untuk bisa dilaksanakan di 2021," kata dia.

Dirinya menambahkan, pemerintah ingin agar beberapa program yang dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah bisa dilakukan secara sinkron. Tak hanya itu, pemerintah juga berharap dilakukan better spending, memaksimalkan value for money, serta zero cost budgeting menjadi suatu yang sangat penting.

Selama ini Sri Mulyani menilai, masih ada belanja di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak sinkron. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah agar penggunaan anggaran bisa memiliki manfaat yang lebih baik.

"Misalnya DAK fisik jalan, antara prioritas yang dibangun oleh jalan nasional provinsi kabupaten kota itu perlu suatu sinkronisasi yang manfaatnya jauh lebih baik daripada kalau dialokasikan dan direncanakan kalau tidak terkoordinasi," ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com