Anggaran Awal Ibu Kota Baru Rp 38,15 Miliar, Kepala Bappenas: Itu "Nothing"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah memasukkan program pemindahan ibu kota negara dalam rencana kerja kementrian di 2021.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, anggaran pemindahan ibu kota baru masih sangat kecil, yaitu sebesar 5,12 persen dari keseluruhan anggaran perencanaan pembangunan nasional yang sebesar Rp 760,41 miliar.

Sehingga, total anggaran pemindahan ibu kota pada tahun 2021 mendatang sebesar Rp 38,91 miliar.

"Tidak ada prioritas buat IKN (Ibu Kota Negara), untuk 2021 itu anggaran rutin, hanya 5,12 persen dari anggaran perencanaan dan pembangunan nasional, kecil sekali, nothing itu," jelas Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: Tahun Depan, Pembangunan Konstruksi Ibu Kota Baru Dimulai

Suharso mengatakan, penganggaran dilakukan untuk melanjutkan pekerjaan master plan yang sudah berlangsung tahun ini.

Pihaknya mengatakan, pemerintah saat ini juga sedang menimbang-nimbang untuk melanjutkan proses pengerjaan rencana pemindahan ibu kota negara. Sebab, pembangunan ibu kota baru dianggap bisa menjadi penghela atau pemaucu roda perekonomian.

"Yang di mana, dengan modal itu bisa melakukan reproduksi yang luar biasa, sama sekali bukan untuk APBN," ujar dia.

"Memang APBN kita akan perlukan untuk infrastruktur dasar, tapi tidak terlalu besar dan bersifat multiyears," ujar dia.

Baca juga: Ada Pandemi Covid-19, Jadikah PNS Pindah ke Ibu Kota Baru?