Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank Dunia: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi RI Tertinggal

Kompas.com - 25/06/2020, 14:17 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia (World Bank) menyatakan Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara berkembang lainnya dalam menyediakan layanan dasar bagi penduduknya, seperti penyediaan air minum dan sanitasi.

Dalam hasil kajian bertajuk Public Expenditure Review Spending for Better Result, Bank Dunia melaporkan, negara-negara di kawasan yang sama seperti China, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia memiliki jumlah penduduk dengan akses air minum yang aman dan sanitasi yang lebih tinggi.

"Jika dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina, perbandingan sangat mencolok. Mengingat negara-negara ini memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dari Indonesia," kata Spesialis Air Bersih dan Sanitasi Bank Dunia, Irma Setiono, Kamis (25/6/2020).

Baca juga: Ada Virus Corona, Penjualan Produk Sanitasi di E-commerce Terus Naik

Selain itu, angka rata-rata nasional tidak memperlihatkan besarnya kesenjangan akses air minum di antara kelompok tingkat penghasilan.

Penggunaan air minum dalam kemasan (AMDK), misalnya, sangat berbeda-beda di seluruh segmen penghasilan. Lebih dari separuh rumah tangga yang berada di kuintil terkaya di Indonesia bergantung pada air minum dalam kemasan.

Sementara, hanya 8 persen rumah tangga yang berada di kuintil termiskin di daerah pedesaan menggunakan air minum dalam kemasan.

"Jadi walaupun air minum kemasan telah menjadi sumber air minum yang populer, pengguna utama tetap hanya terdiri dari kelompok masyarakat yang mampu membelinya. Rumah tangga yang lebih miskin masih bergantung pada sumber air tradisional, baik perkotaan maupun pedesaan," sebut Irma.

Baca juga: Cegah Virus Corona, PUPR Tingkatkan Air Bersih dan Sanitasi di 5 Destinasi Wisata

Hal yang sama juga terjadi di sektor sanitasi. Kesenjangan akses sanitasi layak terlihat di antara kelompok penghasilan yang berbeda san secara geografis.

Hanya 49 persen masyarakat Indonesia di kuintil pengeluaran terendah memiliki akses ke fasilitas sanitasi layak, dibandingkan dengan 87 persen di kuintil teratas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com