Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kekhawatiran Sri Mulyani soal Rendahnya Serapan Anggaran Penanganan Covid-19

Kompas.com - 29/06/2020, 19:02 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti kinerja para menteri dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di dalam negeri. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengungkapkan kejengkelannya lantaran realisasi anggaran penanganan pandemi yang cenderung masih rendah.

Sebab berdasarkan laporan yang dia terima, realisasi anggaran setiap kementerian masih seperti biasa dari anggaran sebesar Rp 695,2 triliun yang telah digelontorkan pemerintah.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," ujar Jokowi.

Baca juga: Sri Mulyani: Serapan Anggaran Kesehatan dalam PEN Sudah 4,68 Persen

Beberapa anggota Komisi XI DPR RI pun menyoroti rendahnya realisasi belanja kementerian, terutama Kementerian Kesehatan.

Misalnya saja, anggota Komisi CI DPR Mukhammad Misbakhun yang menanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal seretnya realisasi anggaran kesehatan.

"Jadi dana kesehatan yang realisasinya baru 4,68 persen apa karena ada masalah pendanaan?," ujar dia ketika melakukan rapat kerja dengan Sri Mulyani.

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani pun mengatakan, terdapat kekhawatiran dari para menteri serta pembuat kebijakan lain yang menyebabkan realisasi anggaran cenderung lamban. Bukan semata-mata karena tidak ada anggaran.

"Masing-masing lembaga merasa mereka harsu akuntabel, hati-hati. Maka Presiden berkali-kali dalam setiap rapat mengundang Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, karena like it or not everybody merasa khawatir banget," ujar Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu pun mengatakan para pembuat kebijakan nantinya harus bertanggung jawab untuk setiap pencairan anggaran pemerintah kepada rakyat.

Untuk itu, perlu dibuat kebijakan-kebijakan luar biasa untuk mengatasi krisis. Pasalnya, tak hanya jajaran menteri saja yang memiliki kekhawatiran, namun juga pejabat lain yang harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.

"Penyampaian oleh Bapak Presiden itu harus ditopang dengan landasan pearturan. Karena semakin ke bawah semakin khawatir, maka mereka tidak membuat terobosan," ujar Sri Mulyani.

"Presiden ingin di situasi krissi agar dilakukan langkah-langkah yang beyond, nah agar tidak terjadi masalah akuntabilitas itu ada trade offnya," jelas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, penyaluran insentif kesehatan yang terdapat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 4,68 persen dari Rp 85,77 triliun.

Selanjutnya, realisasi perlindungan sosial (social safety net) seperti bansos telah mencapai 34,06 persen, Pemerintah daerah 4 persen, insentif usaha 10,14 persen, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 22,74 persen.

"UMKM 22,74 persen tapi ini karena sudah ada penempatan dana ke Himbara seperti yang sudah disampaikan. Sedangkan untuk pembiayaan korporasi belum ada terealisasi," papar Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com