Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Modus Fintech Ilegal: Pinjaman Berbunga Tinggi dan Jangka Waktu Pembayaran Pendek

Kompas.com - 03/07/2020, 13:10 WIB
Yohana Artha Uly,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 105 fintech peer to peer (P2P) lending ilegal sepanjang Juni 2020. Fintech ini menawarkan pinjaman pada masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di handphone.

Dengan demikian, ini menambah jumlah fintech P2P lending ilegal yang telah diblokir satgas waspada investasi sejak 2018 menjadi sebanyak 2.591 entitas.

"Jika melihat jumlah fintech P2P lending legal saat ini yang jumlahnya sekitar 159 entitas, keberadaan yang ilegal ini sangat besar dan merugikan," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam konferensi pers virtual, Jumat (3/7/2020).

Dia mengatakan, maraknya fintech P2P lending ilegal ini tak terlepas dari para pelaku yang dengan sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Riset: Fintech Peer to Peer Lending Dorong Pertumbuhan UKM

"Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif," ujarnya.

Seolah-olah fintech ilegal ini memberikan angin segar ditengah kesulitan ekonomi tapi sebenarnya merugikan. Lantaran bunga yang dikenakan sangat tinggi dan jangka waktu pembayaran yang pendek.

Belum lagi, fintech ilegal selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Data tersebut berpotensi disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi peminjam saat masa penagihan.

"Mereka (fintech ilegal) suka sebarkan data pribadi dari para nasabah, yang membuat perasaan tidak enak pada nasabah (karena teror penagihan)," katanya.

Tak hanya merugikan masyarakat, kehadiran fintech P2P lending ilegal juga merugikan negara. Sebab tidak ada data jelas mengenai jumlah dana yang diterima masyarakat dan dari mana dana tersebut berasal.

"Tidak tahu dana-dana yang disalurkan fintech ilegal ini apakah dari pencucian uang. Ini kan sangat berbahaya," ujar dia.

Oleh sebab itu, Tongam mengimbau untuk masyarakat lebih waspada dengan sejumlah penawaran menggiurkan dari fintech P2P lending ilegal. Serta jangan mudah memberikan data pribadi yang bisa disalahgunakan para pelaku.

"Kami himbau untuk tidak akses fintech ilegal ini karena berbahaya," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Whats New
Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com