Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diketuai Megawati, Berapa Anggaran APBN untuk Kegiatan BPIP?

Kompas.com - 12/07/2020, 12:02 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gejolak polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) seringkali dikaitkan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai penjaga ideologi Pancasila.

Dikutip dari laman resminya, Minggu (12/7/2020), BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Tugas lainnya yaitu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Lalu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Baca juga: 7 Instansi Pemerintah Paling Kaya dari Kepemilikan Aset

BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP). Duduk sebagai Ketua Dewan Pengarah yakni Megawati Soekarnoputri.

Lalu, bertugas sebagai penjaga ideologi Pancasila, berapa anggaran APBN untuk BPIP beserta kegiatannya?

Dikutip dari Nota Keuangan 2020, pada tahun 2020, pagu alokasi anggaran BPIP sebesar Rp 216,9 miliar yang seluruhnya bersumber dari APBN. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPIP antara lain mendukung Prioritas Nasional 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” di mana tertuang pada Program Prioritas 1 yaitu “Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila”.

Baca juga: Fakta GBK, Aset Negara Bernilai Paling Mahal, Sebagian Dikelola Swasta

Tugas-tugas BPIP tersebut, masih menurut Nota Keuangan 2020, akan dilaksanakan dalam Kegiatan Prioritas 5 yaitu pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara.

Pada tahun 2019 BPIP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 404,1 miliar, atau naik sebesar Rp 335,2 miliar (487 persen) dibandingkan pagu anggaran BPIP tahun 2018 sebesar Rp 68,9 miliar.

Peningkatan anggaran tersebut disebabkan BPIP sebagai lembaga baru, memerlukan percepatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan dan pemenuhan kelembagaan dan sekaligus peningkatan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia.

Kegiatan yang sudah dilakukan BPIP antara lain sosialisasi “Menggali Mutiara Pancasila dan Semangat Gotong Royong” bersama Komisi II DPR RI.

Baca juga: Penasaran Kenapa APBN Selalu Defisit dan Ditambal dengan Utang?

Lalu penyelenggaran perayaan hari lahir Pancasila 1 Juni 2019, penyusunan buku “Historisitas Pancasila dan Pandangan Masa Depan”.

Kegiatan lain yakni penyusunan buku khusus tentang sejarah kelahiran Pancasila serta penyusunan draft Garis-garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBH-IP).

Di tahun 2020 BPIP akan melanjutkan kegiatan prioritas antara lain finalisasi GBH-IP dan Peta Jalan pembinaan ideologi Pancasila, penyusunan draft standarisasi materi dan metode pembinaan ideologi Pancasila ASN, TNI/POLRI dan pejabat negara.

Berikutnya kegiatan penyusunan draft standarisasi materi dan metode pembinaan ideologi Pancasila formal, nonformal, dan pejabat negara.

Lalu penyelengaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi ASN, dan
reviw regulasi yang bertentangan dengan Pancasila, serta penyusunan dan pelaksanaan strategis inovasi pembudayaan dan pembudayaan gotong royong.

Baca juga: Berapa Harta Kekayaan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com