Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Minta Semua Proses Administrasi Lego Jangkar Dilakukan Online

Kompas.com - 17/07/2020, 19:20 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti finalisasi pengelolaan area lego jangkar.

Pengelolaan dan pemanfaatan area lego jangkar akan dilakukan dengan penyelesaian satu pintu agar waktu penyelesaian bisa lebih cepat.

“Untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pelaksanaannya, Menko Luhut memberi arahan agar semua proses administrasi dilakukan secara online. Nantinya lego jangkar akan dikelola oleh pemerintah provinsi, dengan bagi hasil bersama pemerintah kabupaten kota,” ujar Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi melalui keterangan tertulis, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Percepat Belanja Kementerian, Untuk Apa?

Salah satu permasalahan lego jangkar selama ini adalah terkait pengelolaan limbah. Masih ada kapal yang melakukan pembuangan limbahnya di laut. Oleh karena itu, rakor juga membahas mengenai pengadaan fasilitas untuk limbah kapal.

“Pak Menko ingin agar Amdal untuk limbah ini untuk segera disiapkan, lalu tank cleaning agar dipusatkan segera, supaya area Batam dan Bintan itu tidak tercemar,” tambahnya.

Terkait biaya lego jangkar, akan dibuat alternatif deregulasi tarif lego jangkar supaya bisa lebih kompetitif dibanding negara di Asia Tenggara. Saat ini, tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kapal non-niaga dianggap masih lebih mahal dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

Baca juga: Daftar 5 Merek Paling Mahal Asal Jepang

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang diwakili Sekretaris Daerah Arif Fadillah menyampaikan apresiasinya atas perhatian dari pemerintah pusat karena sebelumnya pemerintah provinsi tidak dapat ikut mengelola labuh jangkar. Nantinya Pemprov Kepri akan menjadi penanggungjawab untuk area labuh jangkar di Tanjung Berakit dan Kabil. 

“Saat ini kondisi lego jangkar menurun drastis, pendapatan juga terus menurun. Pengurusan Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) saja bisa 2-4 hari, padahal kapal hanya berlabuh 2-4 jam. Oleh karena itu kami sampaikan terimakasih atas perhatian Pak Menko dan pemerintah pusat,” ujar Arif.

Baca juga: Jadilah Konsumen Pintar, Ini Cara Memanfaatkan Promo di E-commerce

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com