Ultimatum Kepala BKPM: Jangan Sampai Aparat Persulit Investor!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, meminta aparat tidak mempersulit para investor untuk merealisasikan investasinya.

Permintaan Kepala BKPM Bahlil itu disampaikan dalam kunjungannya ke Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, dalam rangka mengawal eksekusi investasi dalam masa adaptasi kebiasaan baru.

"Kami datang ke sini sebagai bagian dari upaya pengawalan investasi. Ini (pandemi Covid-19) masa sulit bagi seluruh pihak, baik itu pemilik modal maupun pekerjanya. Oleh karena itu, harus ada rasa empati di antara kita," kata Bahlil dilansir dari Antara, Senin (20/7/2020).

"Jangan sampai ada yang mempersulit investasi. Kita sudah punya kesepakatan dengan Jaksa Agung dan Kapolri. Jangan sampai ada aparat yang malah persulit investor di lapangan," kata Bahlil menegaskan.

Baca juga: Realisasi Investasi Kuartal II-2020 Diprediksi Turun, Ini Langkah BKPM

Bahlil berharap meski pandemi Covid-19 belum juga usai, kegiatan perusahaan di Kawasan Industri Morowali tidak terhenti dan jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kawasan Industri Morowali didirikan pada tahun 2013 di atas lahan seluas 2.000 hektare. Kawasan ini telah menyerap investasi sekitar 126,5 juta dolar AS yang memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 40 ribu tenaga kerja Indonesia dan sekitar 4 ribu tenaga kerja asing.

Berdasarkan pengamatan BKPM, beberapa kegiatan produksi terus berjalan dengan baik di kawasan ini. Terdapat 21 perusahaan yang berada di kawasan ini, diantaranya PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, dan PT Huayue Nickel Cobalt.

Dalam kunjungannya ke Morowali itu, Bahlil juga berkesempatan melihat maket rencana proyek laterit nikel dengan metode hidrometalurgi di PT Huayue Nickel Cobalt.

Proyek tersebut merupakan pengolahan dan pemurnian laterit nikel dengan metode hidrometalurgi pertama di Indonesia, dengan luas lahan 188 hektare.

Baca juga: BKPM: Ketergantungan RI ke China Berdampak Buruk

"Izin proyek ini sebentar lagi akan masuk ke BKPM. Pemerintah daerah dan aparat setempat juga harus mendukung dan sama-sama menjaga investasi di sini. Apalagi ini merupakan magnet serapan tenaga kerja bagi daerah," ujar Bahlil.

Berdasarkan catatan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi BKPM, realisasi investasi triwulan I 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,15 triliun dengan 92 proyek investasi.

Sementara realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 345 juta dolar AS (sekitar Rp4,9 triliun) dengan 72 proyek.

Pangkas target investasi

BKPM sendiri kembali memangkas target investasi menjadi sebesar Rp 817,2 triliun hingga akhir tahun ini. Turun dari target awal yang sebesar Rp 886 triliun di 2020.

Bahlil menyatakan, revisi proyeksi tersebut berdasarkan skema perhitungan dengan melihat perkembangan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: BKPM Pangkas Lagi Target Investasi Jadi Rp 817,2 Triliun di 2020

Awalnya dengan skema perkiraan Covid-19 selesai pada Mei 2019 maka target investasi diperkirakan bisa mencapai Rp 855,6 triliun di sepanjang tahun ini. Nyatanya, pandemi belum berakhir sehingga BKPM kembali merevisi target.