Perizinan Tumpang Tindih, Kepala BKPM: Teman-teman Juga Muak Melihatnya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah berupaya menggenjot investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk memperkuat perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Sebab, realisasinya masih rendah.

Data BKPM menunjukkan, realisasi PMDN pada kuartal II-2020 sebesar Rp 94,3 triliun, atau baru mencapai 44,1 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp 469,1 triliun. Realisasi ini turun 1,4 persen secara tahunan (yoy), bahkan turun 16,4 persen secara kuartalan (qtq).

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, ada dua penyebab investasi dalam negeri masih rencah pencapaiannya. Pertama, karena persoalan birokrasi, yakni izin yang merepotkan dan tumpang tindih.

“Izin ini, teman-teman juga muak lihatnya. Aku tahu ini. Arogansi sektoral antara kementerian, aturan tumpang tindih, gubernur, bupati, wali kota, birokrasi,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Kepala BKPM Bantah Beri Karpet Merah untuk Investor Asing

Untuk menangani persoalan ini, Bahlil mengatakan, BKPM akan mengurus seluruh perizinan yang dibutuhkan. Sehingga tak lagi memakan waktu yang lama.

“BKPM punya strategi, izinnya kita yang urus saja. Seluruh kewenangan di BKPM. Kalau teman-teman serius, ayo, dibantuin,” ungkapnya.

Penyebab kedua adalah perbankan. Menurut Bahlil, banyak investor yang mengajukan pinjaman, tetapi pencairan dana sangat lambat dilakukan perbankan.

"Sekarang kan mau pinjam uang di bank, lambat pencairannya. disetujui tapi ditahan," kata dia.

Ia mengatakan, BKPM akan membantu para investor untuk mempercepat proses pencairan kredit di bank. Menurutnya, bila model bisnis investor sudah memadai, perbankan sebaiknya bisa langsung mengeksekusi permohonan pinjaman modal tersebut.

"Kita buat terobosan, teman-teman yang sudah ajukan kredit, biar kita minta perbankan mencairkan. Kalau enggak, perputaran ekonomi melambat,” kata Bahlil.

Baca juga: Bahlil: Singapura Resesi, Tak Pengaruh ke Investasi Indonesia