Pemerintah Telah Tarik Pinjaman 1,8 Miliar Dollar AS di Semester I, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Semester I yang berakhir pada Juni tahun ini, pemerintah telah menarik pinjaman program dari lembaga multilateral senilai 1,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 26,1 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan total jumlah pinjaman tersebut berasal dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Agence Francaise de Developpement (AFD), dan dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Di Semester I, ditarik dari WB, ADB, KfW, AFB, dan dari JICA. Tapi WB dan ADB seperti biasa ada beberapa paket. Jadi bukan berarti WB sudah habis, dan nggak ada lagi semester II, bukan berart semester I ADB, tidak ada lagi semester II," jelas Luky dalam video conference, Jumat (24/7/2020).

Baca juga: Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp 900,4 Triliun, dari Mana Saja?

"Itu totalnya 1,8 miliar dollar AS, dari lima mitra kita," jelas dia.

Secara lebih rinci dia menjelaskan, dari masing-masing lembaga multilateral tersebut pemerintah mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia sebesar 300 juta dollar AS, ADB 500 juta dollar AS, sementara KfW 500 juta euro. Sementara dari AFD 100 juta euro, dan JICA 31,8 miliar yen.

Dengan kebutuhan penarikan utang dari lembaga multilateral yang sudah terpenuhi 1,8 miliar dollar AS, maka pemerintah masih akan menarik sekitar 5,5 miliar dollar AS dengan skema serupa. Pasalnya, keseluruhan penarikan pinjaman dari lembaga multilateral tahun ini mencapai 7,3 miliar dollar AS.

"Pinjaman program, ini kita keseluruhan tahun pipeline 7,3 miliar dollar AS, disampaikan 1,8 miliar dollar AS di semester I, semester II indikatif karena masih nego terus dengan lender mitra kita itu sebesar 5,5 miliar dollar AS," jelas dia.

Sebagai salah satu upaya mengelola risiko, pihak Kemenkeu akan menyesuaikan jenis mata uang dengan masa jatuh tempo pembayaran. Pihak Kemenkeu akan melakukan negosiasi dengan lender untuk bisa membayar dengan nilai tukar yang saat itu sedang murah.

Baca juga: Di DPR, Erick Thohir Tagih Utang Pemerintah Rp 113 Triliun ke 7 BUMN

“Tadi kita lihat, misalnya Euro itu kuponnya sudah 0 persen, makanya kita konversi ke Euro. Jadi kita bunganya 0 persen sebetulnya, tapi dalam mata uang Euro,” kata dia.

“Ini salah satu contoh yang kita lakukan dalam pengelolaan risiko. Misalnya ada outstanding utang, kitake ADB karena saat ini Euro dan Yen sedang murah. Kemudian kita konversikan, kita negosiasikan dengan lembaga mitra kita, ADB (Asian Development Bank), akhirnya kita bisa mengonversi sampai 8,3 miliar dollar AS,” jelas Luky.