Bank Mandiri Realisasikan Program PEN Capai Rp 16,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan kredit sebesar Rp 16,2 triliun setelah pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 10 triliun dalam bentuk deposito.

Direktur Utama Bank Mandiri, Royke Tumilaar mengatakan, kredit telah disalurkan kepada 27.854 nasabah per 27 Juli 2020 dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Terkait dukungan program pemerintah, kita sudah menyalurkan sebesar Rp 16,2 triliun sampai hari ini dari Rp 10 triliun yang diberikan (pemerintah) kepada kita," kata Royke dalam diskusi daring, Rabu malam, (29/7/2020).

Baca juga: Program PEN, Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 12,05 Triliun

Royke menuturkan, penyaluran kredit diarahkan untuk membiayai sektor-sektor produktif. Sektor produktif itu terdiri dari korporasi, komersial, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta usaha-usaha mikro.

Tujuannya untuk meningkatkan dan memperluas pembiayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendukung sistem logistik nasional.

Untuk mempercepat realisasi target, Bank Mandiri berinovasi menyalurkan kredit melalui kanal digital, di samping konvensional.

"Jadi ini membantu kita untuk mempercepat penyaluran kredit produktif ini. Kami coba untuk me-leverage (kredit) 3 kali lipat, mudah-mudahan sampai akhir September bisa terealisasi," pungkas Royke.

Sebagai informasi, bank himpunan bank milik negara alias Bank Himbara mendapat penempatan dana sebesar Rp 30 triliun dari pemerintah.

Bank bersandi saham BMRI ini menerima dana Rp 10 triliun, nominalnya sama dengan dana yang diterima Bank BRI. Sementara BNI dan BTN mendapat dana masing-masing Rp 5 triliun.

Bank-bank Himbara itu wajib menyalurkan kredit 3 kali lipat dari dana yang ditempatkan selama 3 bulan sejak program digulirkan. Artinya, Bank Mandiri harus menyalurkan kredit Rp 3 triliun hingga akhir September 2020.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun kepada bank umum milih pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 mengenai Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dengan penempatan dana pemerintah tersebut, bendahara negara ini berharap dana dapat disalurkan kepada debitur yang merupakan pangsa pasar masing-masing bank sehingga dapat menggerakkan perekonomian di sektor riil.

"Jadi ada larangan, yaitu uang tersebut tidak boleh untuk transaksi valas atau pembelian valas. Jadi dana ini khusus untuk mendorong perekonomian sektor riil," jelas Sri Mulyani.