Faisal Basri: Hilirisasi Untungkan Industri China, Sadar Enggak Sih Kita?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Faisal Basri mengkritik kebijakan peningkatan nilai tambah pertambangan di Indonesia. Menurut dia, kebijakan ini masih dilakukan setengah hati.

Dia menyoroti konsep hilirisasi pertambangan yang belum terintegrasi dengan pengembangan industri di dalam negeri.

Faisal Basri mengatakan, jika memakai strategi industrialisasi, barang tambang yang diolah akan digunakan untuk pengembangan industri di Indonesia. Namun, dengan konsep seperti sekarang, barang tambang yang belum diolah menjadi produk jadi pun sudah terhitung sebagai hilirisasi.

Baca juga: Luhut: Pasca-pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Akibatnya, dia menyebut bahwa hilirisasi tambang di Indonesia malah menopang industri di negara lain.

"Jadi hilirisasi itu untuk menopang industrialisasi di China. Sadar enggak sih kita?" kata Faisal Basri dalam webinar yang digelar oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rabu (29/7/2020).

Faisal Basri memberikan gambaran tentang maraknya minat perusahaan China untuk mendirikan smelter di Indonesia, khususnya smelter nikel. Menurut dia, kebijakan hilirisasi saat ini lebih dominan menguntungkan para pengusaha smelter tersebut.

Dia mencontohkan, perusahaan tambang lokal harus membayar bea ekspor dan royalti, tetapi smelter tidak dikenakan.

Perusahaan smelter pun bisa semakin banyak menumpuk laba karena tidak terbebani oleh pajak badan karena mendapatkan tax holiday.

Baca juga: Jonan: Soal Hilirisasi Industri, RI Perlu Belajar dari China dan Jepang

Terlebih lagi, smelter pun bisa mendapatkan bahan baku berupa bijih atau ore nikel dengan harga yang sangat murah. Dengan berbagai fasilitas tersebut, perusahaan asal China lebih banyak mengantongi keuntungan jika membangun smelter di Indonesia ketimbang di negaranya.

"Kalau mereka bangun smelter di China, mereka beli nikel ore dengan harga jauh lebih mahal. Kalau Indonesia harganya murah sekali. Labanya jauh lebih besar memindahkan smelter ke Indonesia. Kalau di negeri asalnya dia bayar PPN, macam-macam, di sini enggak," ucap Faisal Basri.

Lebih lanjut, Faisal Basri pun menyindir perlakuan terhadap pengusaha smelter, yang bahkan tetap bisa melenggang, membawa pekerja asing masuk ke Indonesia walaupun di tengah kondisi pandemi cobvid-19. "Katanya alih teknologi, training-lah, omong kosong," ujarnya.

Faisal Basri juga menilai, pelarangan ekspor buka lah cara yang paling baik dalam kebijakan hilirisasi. Baginya, lebih baik ada perhitungan yang lebih jelas dan komprehensif tentang tarif ekspor yang optimal untuk bisa mendistribusikan keuntungan bagi negara dan nilai tambah yang bisa dirasakan masyarakat.

"Dalam konsep ekonomi, berapa sih nilai tambah yang diterima oleh warga Indonesia? Baik pekerja, penambang, maupun pemerintah? 5 persen. 95 persen lari ke China," kata Faisal Basri.

Baca juga: Erick Thohir Mau Bentuk Konsorsium BUMN Garap Baterai Kendaraan Listrik