Bulog Bakal Gelontorkan 450.000 Ton Beras untuk Bansos Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog bakal menggelontorkan 450.000 ton beras untuk kebutuhan bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19. Ini merupakan penugasan dari pemerintah.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, penugasan itu untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Lewat program ini setiap keluarga mendapatkan jatah bantuan beras dari pemerintah sebanyak 15 kilogram tiap bulannya selama tiga bulan.

Baca juga: Pemerintah Kembali Salurkan Bansos Beras dan Uang Tunai Rp 500.000

"Dalam waktu dekat, mungkin minggu ketiga Agustus 2020 kami ditugaskan pemerintah keluarkan stok untuk bansos dalam rangka pandemi kepada 10 juta KPM dari PKH," ungkapnya dalam webinar Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Dalam Pelaksanaan PEN, Rabu (13/8/2020).

Menurutnya, Bulog menargetkan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) bisa sebanyak 900.000 ton sampai akhir 2020. Namun saat ini, penugasan pemerintah baru sebanyak 450.000 ton.

"Tapi pemerintah baru mengadakan sekitar 450.000 ton dan itu sekitar Rp 4,6 triliun untuk mengeluarkan stok yang sampai dengan bulan September 2020," jelasnya.

Tri bilang, penugasan ini sangat membantu Bulog untuk bisa mendistribusikan beras yang selama ini telah menumpuk di gudang. Sementara penyerapan beras sebanyak 1,4 juta ton di tahun ini tetap harus dilakukan.

Baca juga: Harga Beras Eceran dan Grosir Turun Sepanjang Juli 2020

Ketika pemerintah mengganti program Rastra, di mana Bulog merupakan pemasok tunggal, menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menggunakan skema pasar bebas, membuat BUMN ini kesulitan mendistribusikan beras.

"Alhamdulilah pemerintah sudah merespons kesulitan Bulog dengan memberikan peluang ini (penyaluran beras untuk bansos PKH)," kata dia.

Dengan demikian, beras di gudang Bulog pun bisa berkurang, sehingga bisa diisi dengan beras baru yang dibeli langsung dari petani.

Ketentuan penyerapan beras petani oleh Bulog ini telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.

"Jadi Bulog bisa refreshing stock, yang lama bisa keluar kemudian kami beli lagi yang baru, sehingga ini sangat membantu sekali," pungkas Tri.