Kenaikan Cukai Rokok Harus Akomodir Segala Kepentingan, Buat Apa ?

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menyesuaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) alias cukai rokok pada tahun 2021 berdampak pada Industri Hasil Tembakau (IHT) dan para petani, hingga kini masih menjadi polemik.

Penyesuaian ini dilakukan seiring target penerimaan cukai pada tahun 2021 sebesar Rp 178,47 triliun.

Merujuk Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2021, target penerimaan cukai tahun 2021 meningkat 3,6 persen dibandingkan outlook tahun anggara 2020.

Baca juga: Kinerja Industri Menurun akibat Corona, Bagaimana Kenaikan Cukai Rokok?

Pada RAPBN tahun 2021, penerimaan cukai ditargetkan sebesar Rp 178,47 triliun. Target penerimaan cukai di 2021, terdiri atas cukai hasil tembahau (CHT) sebesar Rp 172,75 triliun, sisanya ditargetkan pada pendapatan cukai MMEA, cukai EA, dan penerimaan cukai lainnya sebesar Rp 5,71 triliun.

Menurut Bupati Temanggung M Al Khadziq, daerahnya sebagai penghasil tembakau memiliki sekitar 55.000 petani yang terdampak rencana kenaikan cukai tersebut.

Bahkan bulan ini petani masih menahan hasil panennya karena harga tembakau masih sangat rendah.

"Saat ini Temanggung lagi panen, namun belum ramai, karena harganya belum memuaskan masyarakat. Ini karena harga tembakau di bawah harga ketentuan," katanya dalam webinar Mengakhiri Polemik Kebijakan Cukai di Jakarta, Minggu (23/8/2020). 

Baca juga: Penyederhanaan Struktur Cukai Bikin Emiten Rokok Raksasa Makin Cuan?

Khadziq mengatakan, harga tembakau di tingkat petani terus menurun karena selama cukai terus dinaikkan oleh pemerintah, pihak industri akan terus menekan biaya bahan baku, yakni tembakau.

"Karena komponen yang bisa ditekan saat cukai naik dari bahan baku, tidak mungkin mereka menekan, produksi atau tenaga kerja karena ada undang-undangnya," ungkap dia.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Haryanto menanggapi, apa yang diutarakan Bupati Temanggung sebenarnya mencerminkan banyak kepentingan.