AS-China Memanas, Ini Kata Luhut

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparannya di forum virtual, Standard Chartered ASEAN Business Forum 2020 mengatakan, meski hubungan Amerika Serikat (AS) dan China sedang dalam kondisi yang kurang baik, Indonesia tidak memihak siapapun.

Menurut dia, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara tersebut. Luhut mengatakan, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya bisa bertindak untuk menjembatani hubungan antara kedua negara tersebut.

"Kami tidak memihak negara manapun. Target kami adalah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara modern, efisien dan kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Namun integritas bangsa kita itu adalah suatu keharusan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8/2020).

Baca juga: Luhut: Sampah di Jakarta Saja Hampir 8.000 Ton Per Hari

Menanggapi Pemilu AS yang berlangsung pada November 2020, Indonesia akan menghormati proses yang berlangsung tanpa perlu mencampuri urusan domestik negara tersebut.

"Kami tidak ingin mencampuri masalah domestik negara mana pun, begitu pula kami. Kami tidak ingin beberapa negara ikut campur dalam masalah domestik kami, tetapi kami dapat saling membantu, kami dapat saling mendukung. Itulah semangat ASEAN," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Luhut juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih sangat tergantung dengan impor produk farmasi sebesar 90 persen. Hal ini menjadi cambuk bagi pengembangan industri dalam negeri. Begitupun dengan kemandirian pasokan pangan.

Lebih lanjut mantan Menko Polhukam ini menjelaskan, untuk dapat memulihkan kepercayaan pada multilateralisme dan perdagangan global pada saat pandemi ini, ASEAN harus berkomitmen untuk menghindari pembatasan ekspor atas barang-barang penting. Seperti peralatan medis serta produk makanan.

Di sisi lain, untuk mempersiapkan Indonesia dalam perdagangan regional dan global serta menjadi lebih kompetitif, pemerintah telah menyiapkan Omnibus Law yang akan segera disahkan awal bulan depan.

Melalui Omnibus Law tersebut, Luhut berharap dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam peringkat easy of doing business (EoDB) dari posisi 72 menjadi 50.

Baca juga: Luhut: Ekonomi RI Masih Lebih Baik dari Negara Lain