TikTok Tak Bisa Dijual Tanpa Persetujuan Pemerintah China

NEW YORK, KOMPAS.com - Pemerintah China meminta ByteDance Ltd, pemilik aplikasi video pendek TikTok, untuk meminta persetujuannya dalam penjualan operasional TikTok di Amerika Serikat.

Mengutip Bloomberg, Senin (31/8/2020), hal ini merupakan batasan baru yang diberlakukan Beijing pada ekspor teknologi kecerdasan buatan, untuk menjaga keamanan ekonomi nasional.

Menanggapi aturan baru tersebut, ByteDance menyatakan perusahaan akan secara ketat mematuhi peraturan pemerintah China tentang ekspor teknologi.

Baca juga: Ini Alasan Erick Thohir Pilih Calon Vaksin dari China untuk di Indonesia

Kini para eksekutif perusahaan sedang berupaya untuk memahami aturan baru tersebut untuk menyenangkan dua pemerintah, yakni AS dan China, yang sudah berselisih, kata seseorang yang tahu betul masalah ini, dengan nama disamarkan.

Menurut Pakar Perdagangan dan Profesor di Universitas Bisnis Internasional dan Ekonomi Beijing, Cui Fan, ByteDance harus mempelajari daftar ekspor baru dan dengan serius dan hati-hati mempertimbangkan apakah harus menghentikan negosiasi.

Sebab, peraturan tambahan di Beijing kemungkinan akan menunda dan dapat merusak transaksi yang telah diwacanakan.

Orang yang namanya disamarkan itu menyebut, kesepakatan transaksi TikTok mungkin bisa saja ditunda sampai usai pemilihan Presiden AS pada November, karena peninjauan pemerintah China akan memakan waktu.

Adapun, Kementerian Perdagangan China mempublikasikan revisi batasan baru terkait kendali ekspor dalam websitenya pada Jumat lalu.

Dalam revisi disebutkan, teknologi antarmuka AI, seperti pengenalan ucapan dan teks, dan yang menganalisis data untuk membuat rekomendasi konten yang dipersonalisasi, ditambahkan ke dalam daftar revisi.

Teknologi yang terkait dengan drone dan beberapa metode/prosedur rekayasa genetika juga ditambahkan ke daftar kendali ekspor.

Ekspor teknologi mencakup berbagai transfer keluar dari China termasuk melalui perdagangan, investasi dan paten.

Dalam pernyataan juga disebutkan, setiap ekspor teknologi yang dibatasi akan membutuhkan surat izin ekspor dari otoritas China sebelum negosiasi dapat diadakan, sementara izin akhir diperlukan sebelum transfer terjadi.

"Revisi tersebut dimaksud untuk mempromosikan kemajuan teknologi China dan kerja sama internasional, serta menjaga keamanan ekonomi nasional," kata perwakilan kementerian perdagangan, mengutip Bloomberg, Senin.

Dengan begitu, pemerintah China ingin ByteDance meminta persetujuannya dalam kesepakatan apapun.

Sementara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan China belum menanggapi hal tersebut.

Baca juga: Miliarder Baru China, dari Pengembang Perangkat Lunak hingga Mantan Guru