Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perppu Reformasi Keuangan Dinilai Tak Logis, Cederai Independensi Bank Sentral...

Kompas.com - 01/09/2020, 16:36 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Reformasi Sistem Keuangan dianggap tidak logis.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Drajad H. Wibowo mengatakan, penerbitan Perppu tentang reformasi sistem keuangan bisa membahayakan stabilitas fiskal dan moneter.

"Rencana Perppu reformasi keuangan tidak logis, tidak jelas efektifitasnya, pada sektor tertentu membahayakan stabilitas fiskal dan moneter," katanya dalam diskusi finansial Stabilitas Sektor Finansial dan Perppu Reformasi Keuangan secara virtual, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Tak Hanya RI, Negara-negara Ini Juga Terapkan Burden Sharing antara Pemerintah dan Bank Sentral

Drajad mengemukakan 7 alasan mengapa Perppu reformasi keuanhan menjadi tidak logis. Alasan pertamanya adalah tidak ada satupun negara yang merombak struktur otoritas keuangannya di tengah pandemi Covid-19.

Kebijakan moneter di berbagai negara tetap berperan independen, Inggris tetap dengan Bank of England (BoE), Malaysia tetap dengan Bank Negara Malaysia, begitu pun Singapura diatur dengan Monetary Authority of Singapore (MAS).

"Kalau pemerintah jadi menerbitkan Perppu reformasi keuangan, kita jadi negara yang aneh. Ekonomi terancam resesi tapi kita bongkar pasang sistem keuangannya," tutur dia.

Bahkan, negara dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih anjlok dan mengalami resesi pun tidak melakukan perombakan. Apalagi, perombakan sistem keuangan bukan best practice internasional.

Di masa pandemi, negara-negara di dunia justru menempuh jalur ganda, yakni memperbaiki penyebaran pandemi sekaligus mengucurkan stimulus ekonomi yang masif. Tidak ada wacana perombakan sistem keuangan yang mencederai independensi moneter.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen, Sri Mulyani Sebut Sistem Keuangan Normal

"PEN sendiri merupakan praktik terbaik internasional. Dari strategi itu, tidak ada satupun yang menyebutkan bongkar pasar struktur dan sistem keuangan moneter. Ekonomi kita lebih bagus dibanding negara lain, buat apa harus bongkar pasang?," tegasnya.

Menurutnya, justru pemerintah akan terkesan panik dan sedang bingung. Kesan seperti itu akan membuat pasar finansial kembali anjlok dan investor jadi kabur.

Selain itu, penerbitan Perppu reformasi keuangan membuat Indonesia tak mengamalkan nilai-nilai demokrasi sebagai negara demokrasi.

Sebab semua negara maju yang menganut sistem demokrasi, menjunjung tinggi independensi dalam setiap kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral.

"Di Inggris misalnya, Menteri Keuangan bahkan ratu pun tidak bisa intervensi BoE. Di AS, Presiden Trump tidak berhak mengintervensi kebijakan The Fed. Semua percaya kebijakan keuangan dan moneter harus diambil berdasarkan analisis valid. Bukan merupakan kebijakan politik," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com