Kata Pengamat Ini, Penyaluran Stimulus UMKM Lewat Perbankan Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk membantu para UMKM bisa terus bergeliat, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 123,46 triliun. Dari total anggaran dana ini, per tanggal 31 Agustus kemarin, penyerapannya baru mencapai 38,42 persen atau setara dengan Rp 47,44 triliun.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance ( Indef) Bhima Yudhistira menyatakan masalah serapan anggaran yang rendah bermula dari konsep stimulus untuk UMKM tidak pas. Sebab, sebagian besar stimulus disalurkan lewat perbankan.

"Ketika sebagian besar stimulus disalurkan lewat perbankan, sudah pasti tidak tepat sasaran. Dari 60 juta unit UMKM, sebanyak 90 persen lebih adalah kelompok mikro dan ultah mikro yang sebelum pandemi tidak mendapatkan pinjaman bank, namanya juga unbakable kalau model penyaluran stimulusnya lewat bank, jelas kurang ampuh," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/9/2020).

Baca juga: 6 Bulan Pandemi Covid-19, Realisasi Bantuan untuk UMKM Baru 38 Persen

Menurut dia cara pemerintah menyalurkan stimulus lewat perbankan bukan malah membantu UMKM, tetapi hanya menyelamatkan perbankan saja.

Belum lagi masalah teknisinya yang dimana, kata dia, ketika lembaga yang bertugas untuk menyalurkan stimulus sulit melakukan verifikasi apakah UMKM-nya layak mendapatkan stimulus dari pemerintah, lantaran data-data UMKM masih belum diperbaiki.

"Maklum data UMKM sekarang menjadi salah satu kendala utama yang belum diperbaiki dari sejak sebelum pandemi. Akhirnya apa? Kalang kabut untuk verifikasi," ungkapnya.

Sementara itu di tengah pandemi dan berjalannya stimulus, pemerintah juga harus mewaspadai adanya UMKM papan nama. Sebab pada saat diluncurkan banyak bantuan stimulus, menurut dia, banyak UMKM yang bisnisnya sebenarnya sudah lama tidak berjalan tetapi mengaku bangkrut karena pandemi.

"Ini butuh waktu memang untuk mengecek di lapangan. Sedangkan karena pandemi ini petugas pun juga merasa kesulitan di lapangan," jelas dia.